Header ads

Header ads
» » » Usulan Plt Gubernur Dianggap Tabrak Aturan

SOFIFI­-Usulan pelaksana tugas (Plt) gubernur Maluku Utara, HM Natsir Thaib yang didalamnya memasukkan beberapa nama pejabat diera gubernur Thaib Armaiyn dianggap menabrak aturan. Bahkan, nama-nama itu masuk dalam daftar usulan pergantian kepala dinas sarat politik. Meski status mereka masih PNS namun tidak aktif masuk kantor.

Nama-mana calon kepala dinas yang diusulkan ke Kemendagri yakni mantan Kepala Dinas Kehutanan, Arsad Sardan disipkan menggantikan Imam Makdhy Hassan yang kini menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).  Yance JR.  Pattiwael diusulkan menjabat Kepala Dinas Kehutanan menggantikan M. Sukur Lila.

Sedangkan mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Imran Halil diusulkan menjadi  Kepala Bappeda menggantikan Syamsuddin Banyo, Abuhari Hamzah diusulkan menjadi Kepala  Kelautan dan  Perikanan menggantikan M. Buyung Rajiloen dan  Nurlaila Armaiyn diusulkan menjadi Kadis Pariwisata menggantikan Syamsudin Abdul Kader.

Usukan HM Natsir Thaib ini Kepala Kantor Regional IX BKN Manado English Nainggolan bertentangan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dijelaskan,  mantan pejabat atau  PNS yang sudah bertahun-tahun tidak berkantor harus diberikan sanksi pemecatan. Sebab mereka tidak menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang baik.

”Kalau ada mantan pejabat yang sudah bertahun-tahun tidak berkantor, seharusnya  diberhentikan dari PNS. Itu tugasnya gubernur definitif.  Atasannya di SKPD harus bertanggung jawab, PNS  digaji karena bekerja, kalau tidak bekerja tidak digaji. Gaji adalah balas jasa atas prestasi kerja,” tegas English Nainggolan seperti dikutip dari brindonews.com, Sabtu (3/3).

Dikatakan,  PNS yang melakukan pelanggaran  dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PNS yang tidak masuk kerja 1-15 hari dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan melalui  teguran tertulis dan lisan. PNS yang tidak masuk kantor selama 16-30 hari  dikenakan sanksi sedang, penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Sedangkan  PNS yang tidak masuk 31-46 hari atau lebih  dikenai sanksi berat  berupa penurunan pangkat dan jabatan sampai  pemberhentian tidak hormat.

Usulan Plt wakil gubernur Maluku Utara ke Mendagri nomor : 821.22/149/WG, tanggal 19 Februari 2018 itu telah diserahkan ke Kemdagri melalui Dirjen Kelembagaan dan Kepegawaian. (jun)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama