Header ads

Header ads
» » » Tunjangan Kepala Dinas Rp 10 Juta

SOFIFI-Mulai tahun anggaran 2018, pemerintah provinsi Maluku Utara menaikkan tunjangan pejabat esalon I, II, III dan IV. Tunjangan pejabat eselon I Sekertaris Daerah Provinsi Malut Rp 20 juta per bulan, pejabat eselon II pimpinan SKPD Rp 10 juta per bulan.  Sedangkan  pejabat eselon III sekertarasi dinas Rp 5 juta per bulan serta eselon IV kepala bidang Rp 3,5 juta per bulan.

Tunjangan beban kerja ini akan dibayar tiap bulan berdasarkan kehadiran. Sementara staf biasa ASN dialokasikan per orang Rp 140 ribu per hari  kategori uang makan minum (mami) bagi yang masuk kantor. Tidak masuk kantot tidak mendapat uang mami.

Sekprov Malut Muabdin H Rajab menjelaskan,  tunjangan beban kerja pejabat eselon, I, II, III, dan IV  itu berdasarkan kondisi objektif kehadiran  dan beban kerja  dibayar tiap bulan. Dalam sistem pembayaran melalui pertanggung jawaban kerja dan kehadiran. Begitu juga staf biasa ASN pembayaran tunjangan mami dilakukan tiap bulan sesuai kehadiran.

"Untuk menunjang kinerja ASN maka sistem pembayaran tunjangan  tiap bulan  disertai dengan pertanggung jawaban beban kerja dan kehadiran, sehingga hadir dan kerja baru dilakukan pembayaran," jelasnya.

dijelaskan,  apabila dalam pertanggung jawaban pembayaran tunjangan,  yang bersangkutan malas berkantor dan tidak memiliki beban kerja, maka  tidak diberikan dan dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda). Sebab tunjangan itu untuk meningkatkan kinerja ASN dan wajib berkantor di Sofifi sesuai  keputusan Plt gubernur MH Natsir Thaib.

Selain itu  tunjangan ASN sesuai Peraturan Gubernur (Pergub)  disepakati antara Pemprov dan DPRD, sehingga ASN yang malas berkantor tunjangannya dipotong sesuai dan dihitung berdasarkan  kehadiran dan beban kerja. "Kehadiran ASN sesuai pertanggung jawaban absensi dan laporan kerja diberikan laporan pada pimpinan," ujarnya.

Dikatakan,  mekanisme pembayaran tunjangan ASN  dibayar tiap bulan, sehingga kedisiplinan ASN sesuai harapan MH Natsir dapat ditingkatkan. Apabila hak ASN telah diberikan naumun kewajiban tidak dilaksanakan maka gaji dan tunjangannya diharamkan, bahkan diberikan sangsi sesuai aturan yang berlaku.

Ia meminta  pimpinan SKPD  tegas terhadap stafnya dengan memberikan arahan yang baik. "Kedisipilinan ASN meningkat bukan hanya tergantung  pembayaran tunjangan, tetapi  sebagai seorang pimpinan SKPD memberikan bimbangan yang baik kepada bawahannya," pintanya.

Ketegasan seorang pimpinan SKPD katanya akan berdampak kehadiran bawahannya, dan apabila pimpinan SKPD membiarkan bawahan  begitu saja maka  disiplin ASN tidak akan berjalan mulus sesuai harapan. Selain ditunjang dan  pembayaran hak, maka kewajibannya harus dipenuhi.

Menurutnya,  kewajiban  ASN tetap terpenuhi sesuai  aturan. Namun kewajiban harus tetap terlaksana. Jangan sampai terjadi seperti tahun 2017 tunjangan ASN tidak terbayar akibat persolan hutang Pemprov.  Ia bejanji TTP 2017 akan diupayakan dibayar, namun harus melalui rapat koordinasi Pemprov dan DPRD. Sebab banyak ASN punya   SK yang  digadai  ke Bank. "Tahun ini kita upayakan tunjangan  berjalan dengan baik untuk meningkatkan kedisiplinan," tandasya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama