Header ads

Header ads
» » Tobat, Plt Gubernur Semprot DPKAD dan Biro Hukum

SOFIFI-Plt Gubernur Maluku Utara MH Natsir Tahib semprot  Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Malut. Kedua instansi ini  selalu beralasan memperhambat  Peraturan Gubernur (Pergub) pebayaran tunjangan Apratur Sipil Negara (ASN). "Saya tanya  DPKAD bagaimana proses pencairan tunjangan ASN, DPKD beralasan menunggu SK  Biro Hukum, kemudian saya tanya Biro Hukum  beralasan menunggu berkas adminstrasi dari DPKAD. Dua instansi selalu beralasan," ungkapnya  dihadapan ASN pada upacara Senin (5/3).

Menurutnya, anggaran pebayaran tunjangan ASN  sudah ada,  tinggal menunggu Pergub dari Biro Hukum. Selain itu,  absensi pertanggung jawaban ASN masuk langsung dibayar.  Sebab  pembayaran tunjangan ASN berdasarkan fingerprint atau pembaca sidik jari khusus ASN.

Biro hukum menerbitkan SK penjabaran Pergub, sehingga proses pembayaran tunjangan ASN dipercepat . "Setiap tranfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat wajib langsung dibuka gaji dan tunjangan ASN untuk dibayar. “Gaji dan tunjangan ASN  tidak lancar,  maka  saya berteriak  disiplin juga tidak bisa. Uang sudah ada,  saya kendalikan keuangan," ujarnya.

Dikatakan, anggaran ASN yang telah tersedia tidak boleh dipakai  bayar hutang. Sebab pembayaran hutang nanti dibayar pada bulan Juli, karena masih menunggu audit  BPK setelah itu diajukan pertanggung jawaban kepada DPRD untuk diparipurnakan. Selanjutnya DPRD menyetujui hutang baru akan dibayar pada APBD perubahan. "Kalau kita bayar hutang sebelum disetujui DPRD,  akan menjadi temuan," paparnya.

Dijelaskan, dana yang ada akan diselesaikan melalui rutinisasi gaji dan tunjangan ASN harus tepat waktu. Setiap hari kata Natsir akan memeriksa aliran arus kas masuk  dan dana tranfer dari pusat yang masuk maupun uang keluar. "Saya sampaikan ini semua supaya jangan saling mencurigai soal keuangan," katanya.

Dijelaskan,  atas perseolan ini biro hukum telah berb as membuat Pergub dan telah diserhkan serahkan kepada MH Natsir Thaib selaku penanggung jawab keuangan Pemprov Malut untuk  disampaikan  bendahara tiap SKPD untuk diproses. "Mudah-mudahan minggu ini tunjangan ASN sudah bisa terbayar. Tunjangan ASN saya  rencana bayar dua bulan Januari-Februari, selanjutnya baru  dibayar tiap bulan karena ini kita suda terlambat," tandasnya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama