Header ads

Header ads
» » » Rumah Ibadah dan Kuburan Wajib Sertifikat

MABA-Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Maluku Utara, M. Syahrir mengungkapkan, saat ini lahan rumah ibadah berupa masjid dan gereja wajib disertifikatkan. Tak hanya rumah ibadah, lahan pekuburan pun akan diberlakukan sertifikat.

Ini dilakukan mengingatkan apabila status itu tidak diperjelas, dikhawatirkan suatu saat nanti akan ada pengambilalihan oleh pemilik sah tanah, padahal rumah ibadah sudah dibangun sedemikian bagus dan besar dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit.

M. Syahrir menengarai, banyak rumah ibadah yang belum jelas status tanahnya. Misalnya masjid dan musallah yang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah, tanah milik negara serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan. Ia mengimbau pengurus masjid dan musalla memperjelas status tanah-tanah itu menjadi wakaf atau dengan dibeli lalu diwakafkan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“(Tanah rumah ibadah itu) supaya diurus menjadi tanah wakaf, dibeli, atau disewa. Harus jelas statusnya agar tidak timbul sengketa di kemudian hari,” kata M. Syahrir saat memberikan sosialisasi pertanahan di  ruang rapat asisten  kantor Bupati Haltim, Kamis, (22/3).

M. Syahrir yang didampingi Kepala Seksi Penataan Kawasan Hutan  Dishut Malut Usman Harsono, staf BLH M. Akbar M.Gani, dan staf  BPKN Wilayah VI Manado mengatakan, ada dua hal yang disosialisasikan. Diantaranya  tanah kehutanan yang digarap masyarakan  kemudian menjadi hak milik, pendaftaran lahan di kabupaten Halmahera Timur seluas 6000 bidang yang menyebar di 30 desa. “Pemerintah pusat memberikan kesempatan masyarakat mengelola hutan menjadi hak milik tapi semua ada tahapannya,” jelasnya.

Menurutnya, pembuatan sertifikat   masyarakat sebenarnya tidak dibayar tetapi untuk melengkapi itu ada hal-hal yang harus  dibayar seperti meterai, pajak dan pemasangan patok. “Kalau itu sudah dilengkapi berarti tidak ada biaya lain,” ujarnya. Seraya menambahkan saat ini lahan rumah ibadah seperti masjid, gereja dan kuburan bakal diwajibkan sertifikat.

Sebagaimana dikutip dalam laman Badan Wakaf Indonesia menyebutkan, terhadap rumah ibadah yang berdiri di atas tanah Pemda, dihimbau agar masyarakat berkoordinasi dengan Pemda setempat agar melepaskan kepemilikan atas tanah menjadi wakaf. Begitu juga terhadap tanah negara dan tanah pengembang di perumahan.

Meski masih normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf sebetulnya sudah mendukung upaya perubahan tanah-tanah seperti itu menjadi wakaf.

Pasal 39 menyatakan: “(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut : … d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; ….”

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang juga menjelaskan ihwal perwakafan tanah negara yang di atasnya terdapat bangunan rumah ibadah. Pasal 3 menyatakan, “Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan meliputi: … b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai di atas Tanah Negara … d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/ atau makan.”

Untuk mendaftarkan tanah milik Pemerintah atau Negara sebagaimana dimaksud di atas, pasal 24 menyebutkan perlunya ada izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin dari pejabat pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan atau peralihan. (can)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama