Header ads

Header ads
» » » Plt Gubernur Bawa Laporan Pansus ke Mendagri

SOFIFI-Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara, MH Natsir Thaib mengaku, akan membawa laporan Pansus angket DPRD ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Laporan yang dibawa terkait pejabat eselon II pimpinan SKPD lingkup Pemprov Malut yang masuk dalam temuan Pansus angket DPRD.

Bahkan HM Natsir mengaku tak sabar ingin secepat menggantika pejabat eselon II jabatan strategis. Alasannya, untuk memuluskan program anggaran 2018 yang belum terpakai. Pejabat yang masuk dalam temuan pansus DPRD agar diganti sesuai rekomendasi DPRD Malut. "Usalan pergantian pejabat bukan hanya dari DPRD, tetap semua masyarakat Maluku Utara," kata Natsir di kantor gubernur Kamis (1/3).

Ia telah memerintahkan Sekprov Muabdin Rajab ke Jakarta mengikuti rapat dengan Dewan Kepegawaian yang terdiri dari Mendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menterian pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Komisi Apratur Sipil Negara (KASN).

Apabila Dewan Kepegawian yang dipimpin Mendagri itu punya pertimbangan lain dan menyatakan pejabat eselon II tidak bisa diganti, maka ia kembali melakukan pembinaan seperti biasa. "Nanti kita lihat hasil rapat dengan kepegawian yang dipimpin Mendagri, apabila dalam keputusan merombak pejabat eselon II, maka saya langsung eksekusi titik," tegasnya.
Ia membantah, keinginan dirinya menggantikan pejabat eselon II lingkup Pemprov Malut, bukan bermuatan politik, dan tidak sangkut paut dengan empat kandidat, melainkan demi pusat pemerintahan di Sofifi harus berjalan normal, dan saat ini pihaknya menunggu arahan dari dewan kepegawaian yang dipimpin Mendagri."Ini seperi kasus kepala BKD Irwanto Ali telah dilakukan infestigasi oleh komis ASN, karena kinerjanya buruk,"paparnya.
Dikatakan, saat ini pihaknya menggunakan Sekertaris BKD Provinsi dalam hal pengurusan menyangkut dengan ASN, dan tidak lagi menggonakan kepala BKD, lantaran kepala BKD mempunyai kasus yang telah di infestigasi dari komisi ASN. Dengan demikian, kepala BKD Irwanto Ali bisa dibilang masuk dalam daftar pertimbangan roling jabatan."Kita menunggu Sekprov kembali, apabila hasilnya sesuai maka saya langsung eksekusi,"bebernya.
Dijelaskan, Sekprov mengikuti rapat dengan dengan dewan kepegawaian yang diketuai Mendagri. Bahkan kata Ia, usula daftar nama telah berada di mendagri, dan usulan nama yang masuk ke mendagri berdasarkan farmasih pengusulan, nemuan semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun Natsir mengendaki seperti itu agar pejabat eselon II segera diganti, namun apabila peraturan perundang-undangan mengendaki lain mau tidak mau, Natsir gagal melakukan roling dan harus kembali melakukan pembinaan."Saya mengendaki agar pejabat eselon II dua diganti, namun apabila aturan berkata lain maka harus ikuti,"katanya.

Natsir mengignginkan pemerintah berjalan bagus, namun aturan tidak memungkinkan harus diterima, bagaimana membina birokrasi lebih baik dengan mengusulkan pergantian pejabat melalui dewan kepegawaian. Apabila memungkinkan dilakukan pergantian, maka akan dilakukan pergantian, sebaliknya tidak memungkinkan akan dilakukan pembinaan. "Saya ingin menggantikan pimpinan SKPD, karena saya mau roda pemerintahan berjalan bagus," ujarnya.

Dikatakan, usulan telah masuk ke Mendagri, dan yang membawa usulan adalah sekertaris BKD, selanjutnya menunggu arahan dewan kepegawaian, apabila hasil rapat Sekprov dengan dewan kepegawian memungkinkan dilaksanakan pegisian jabatan maka roling jabatan dilaksanakan. "Aaya ingin secepat menggantikan pejabat eselon II, karena saya mau pemerintahan berjalan baik, apabila saya tidak bisa menggantikan, saya melakukan pembinaan," tandasnya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama