Header ads

Header ads
» » » Perusahaan Tambang Rusak Hutan Lindung

SOFIFI-Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Maluku Utara  merusak ekosistem hutan lindung konservasi, terutama perusahaan tambang nikel. Material yang digali dibawa, hutan lindung  yang masih  alamih. Bukan hanya material berupa biji nikel yang dicari, tanah dan pohon kayu dibawa habis ke luar negeri.

Akibatnya,  masyarakat Maluku Utara hanya menjadi penonton, akibat dari permainan pemirintah daerah (Pemda) dan pengusaha tambang yang menjadikan lahan masyarakat sebagai bisnis.

Kadis kehutana Provinsi Malut, Sukur Lila mengatakan, perusahaan tambang yang dibrikan izin lansung oleh Presiden RI masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, sebanyak 11 Izin Usahan Pertambangan (IUP) yang melakukan pertambangan terbuka di Maluku Utara, termasuk PT Nusa Halmera Mineral (NHM) dan PT Weda Bay.

Diluar dari itu, tidak bisa melakukan pertambangan terbuka."Kita akan melakukan pengecekan perusahaan tambang yang merusak hutan lindung, karena hutang lindung di Maluku Utara sudah terdaftar lengkap dalam dokumen peta kami," ungkapnya.

Menurutnya,  apabila ada perusahaan tambang nikel yang merusak hutan lindung, maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Sebab  perusahaan tambang yang beroperasi tidak diperbolehkan masuk dalam hutan lindung dengan sistim terbuka, namun ada perusahan tambang yang memaksakan masuk melalui pengambilan material dibawah tanah, sehingga merusak ekesistem hutan lindung. "Perusahaan tambang yang menggali material dibawah tanah tidak boleh merusak hutan lindung,"  tegasnya.

Dikatakan, perusahaan tambang yamg membangun smelter sesuai PP nomor 1 tahun 2014, pemegang IUP dan kontrak karya wajib mengelola dan pemurnian penebangan hutan, kemudian disyaratkan harus ada rencana kerja tingkat lanjut untuk reklamasi dan rehabilitasi hutan agar  pemerintah tak mau kecolongan.

“Izin pinjaman pakai biasanya setelah itu baru rencana kerja penanaman. Saat ini kalau perusahaan merusak hutan lindung, maka harus menanam kembali, fakta di lapangan perusahaan eksploitasi baru penanaman," paparnya.

Ia meminta,  perusahaan tambang harus menunjukan perencanaan penanaman hutan lindung baik dalam perusahaan  maupun luar tambang yang sama luasnya dipakai, sebab ketika pinjaman kawasan hutan diberikan penanaman sudah dilakukan, sehingga kegiatan tambang selesai, tanaman juga selesai. "Perusahaan tambang ini kan bekerja di bawa tanah, sehingga kita tidak tahu," ujarnya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama