Header ads

Header ads
» » » Pemprov Angkat 2 Ribu ‘PTT Politik’

SOFIFI-Disaat kondisi keuangan sedang lesu seperti sekarang ini, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara merekrut pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 2 ribu orang. Ini terlihat penganggaran yang termuat dalam dokumen APBD tahun 2017.

Gaji PTT dalam dokumen APBD senilai Rp 5.028 miliar setiap tahun. PTT di Badan Keuangan saja tercatat sebanyak 816 orang dengan gaji per bulan Rp 2,500 juta per orang. Jumlah ini dikalikan dengan 816 PTT, maka gaji PTT mencapai Rp 2.040.000.000 sementara PTT yang berkerja di UPTD 10 Kabupate/Kota sebanyak 1.992 orang diberikan gaji Rp 1,5 juta dikalikan dengan jumlah 1,992 orang nilainya Rp 2.988.000.000.

Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado English Nainggolan mengatakan, ada instrumen untuk menghitung kebutuhan PNS/Pegawai melalui analisis jabatan dan anslisis beban kerja. “Jangan asal mengangkat PTT tanpa memikirkan anggaran yang ada,” katanya.

Nainggolan mengatakan, jika benar 1000 PTT/Honorer hanya ada di Badan Keuangan sangat tidak masuk akal. “Coba tanya, dimana ruang kerjanya, dimana meja kursinya, apa pekerjaannya. Bahkan 1.000 honorer untuk satu pemprov saja perlu dipertanyakan. Sebaiknya BPK mengaudit dengan baik. Pemerintah harus menggunakan anggaran secara efisien dan efektif,” pintanya.

Pengangkatan PTT ini diragukan berbagai kalangan. Sebab selama 2017, tenaga PTT khususnya guru SMA/SMK gajinya hanya dibayar dua bulan. Sisanya 10 bulan tidak dibayar. Ada yang mencurigai, kebijakan dilakukan karena indikasi politik menjelang pemilihan gubernur Maluku Utara 2018. Sayangnya, Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Pubaya belum berhasil dikonfirmasi. (rdx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama