Header ads

Header ads
» » » Kontrak Berakhir, NHM Masih Operasi

SOFIFI-Masa kontrak karya PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), ternyata telah berakhir April 2017, namun perusahaan itu masih tetap beroperasi. Bahkan kini meluaskan arealnya sampai di wilayah kabupaten Halmahera Barat. Meski demikian, kabarnya PT NHM  akan merubah kontrak karya menjadi menjadi Ijin Usahan Pertambangan Khusus (IUPK) seperti PT Friport yang memiliki IUPK.

"Kalaupun NHM tidak  memperpanjang izin, maka Plt gubernur segera menghadap Kementerian ESDM, karena saat ini pemerintah pusat dengan sukses negosiasi, dan pemerintah pusat tidak mengabaikan hak-hak daerah," ungkap Sekertaris Komisi III DPRD Malut Sahri Taher Kamis (22/3).

Dengan habis masa kontrak karya kata Sahril, bisa dibilang kegiatan NHM dikatakan ilegal maining, karena masa kantraknya sudah berakhir sejak tahun 2017, namun belum merubah kontrak perpanjangan. “Pemprov harus tegas, Pemkab Halut-Halbar yang merupakan pemilik sah wilayah area pertambangan NHM harus mengambil sikap. Kalau NHM melakukan perpanjangan izin baru, pertanyaannya kenapa tidak melibatkan Pemprov Malut dan Pemkab Halut," tanya Sahril.

Sahril meminta masyarakat melakukan unjuk rasi memboikot aktifitas NHM. Dalam undang- tiap lima tahun perusahaan harus investasi saham, namun hingga kini PT NHM tidak berinvestasi saham. Sementara saham pemerintah Indonesia, PT Aneka Tambang di Malut di NHM hanya 25 persen sehingga harus dilakukan seperti PT Friport. "Ini harus ada gerakan ditingkat masyarakat bawah, sehingga daerah kita tidak dirugikan,"paparnya.

Menurut Sahril, Pemda tidak bisa mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan umum, harus memiliki Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang bidang pertambangan. Dengan begitu, NHM seharusnya dirubah seperti PT Friport dari kontrak karya ke IUP, sehingga peta daerah tidak dirugikan. "Pemprov Malut, Pemkab Halut-Halbar harus turut serta dalam pembahasan negosiasi lahan PT NHM," pintanya.

Dijelaskan, Pemda Malut hanya dibayar royalti, dan itu tergantung jumlah produksi. Dari royalti per tahun pemerintah pusat mendapat 20 persen, pemerintah Kabupaten Halut penghasil mendapat 36 persen, pemerintah Provinsi mendapat 16 persen. Dengan demikian, pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Halut-Halbar dalam negosiasi perpanjangan kontrak karya PT NHM supaya dirubah tidak lagi memakai kontrak karya. "Kita sudah punya Undang-undang nomor 4 tahun 2009, karena Undang-undang nomor 11 tahun 2007 tidak berlaku lagi,"jelasnya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama