Header ads

Header ads
» » » Ketua DPRD Sula Diusir di Ternate

TERNATE-Karena belum mengantongi surat cuti kampanye, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Ismail Kharie diusir Panwascam dari area kampanye pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai) di Keluraran Kayu Merah, Ternate, Senin (19/3).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Ismail Kharie pada saat kampanye mengambil tempat duduk paling depan berdampingan dengan paslon AHM-Rivai, Panwascam Ternate Selatan secara tegas mengeluarkan kader Golkar ini dari area kampanye.

Kordiv Pengawasan Panwascam Ternate Selatan Iskar Hukum mengaku, awalnya mereka tidak tahu kalau Ismail Kharie adalah Ketua DPRD Kabupaten Sula. "Saat itu kami belum tahu, kalau beliau (Ismail Kharie) ini Ketua DPRD, tapi karena waktu itu kita dengar pembawa acara menyebut namanya, kita langsung  mengambil tindakan," katanya kepada wartawan, Selasa (20/3).

Setalah mengetahui informasi tersebut lanjut Iskandar, pihaknya langsung mendapat pemberitahuan dari atasannya yakni Panwaslu Kota Ternate Rusly Saraha bahwa Ismail Kharie tidak memiliki surat izin cuti kampanye. Karena itu Panwaslu Kota Ternate meminta Panwascam segera menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Berawal dari situ, langsung ada komunikasi dari pimpinan Panwas Kota Ternate, mereka bilang sudah ada konfirmasi ke Panwas Sula bahwa yang bersangkutan belum ada keterangan izin cuti kampanye,” jelasnya.

Setelah mendapat informasi tersebut, Panwascam Ternate Selatan langsung bergerak cepat berkomunikasi dengan tim kuasa hukum AHM-Rivai, Abdullah Kahar. “Saat itu Abdullah Kahar konfirmasi bahwa beliau belum ada surat izin, karena kita berpegang pada Panwas Kota bahwa mereka sudah konfrimasi ke Panwas Sula hasilnya belum ada izin atas nama Ismail Kharie," jelas Iskandar.

Kordiv Panwascam, Kordiv Pengawasan Panwaslu Kota Ternate Kifli Sahlan menegaskan, dalam aturan kampanye menegaskan baik paslon maupun tim paslon gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, tidak boleh melibatkan pejabat negara jika tidak memiliki surat izin cuti.

“Surat cuti dimaksud agar yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak menggunakan kewenangannya sebagai pejabat negara dalam mendukung salah satu pasangan calon tertentu, itu poinya. Jadi tidak diperbolehkan,” tegasnya. (jun)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama