Header ads

Header ads
» » » Kemendagri Setuju Roling Jabatan di Pemprov Malut

SOFIFI-Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut Muabdi H Rajab mengungkapkan, roling jabatan yang diusulkan Pelaksana Tugas (Plt) gubernur Maluku Utara, HM. Natsit Thaib diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, roling pejabat esalon II, III dan IV segera dilaksanakan. Meski demikian, pejabat esalon II sebelum diganti terlebih dahulu melalui lelang jabatan. “Usulan Plt gubernur diterima Kemendagri,” katanya, Minggu (11/3).

Dikatakan, rotasi jabatan bukan hanya di Maluku Utara. Hampir semua provinsi di Indonesia diminta melakukan rotasi pejabat untuk memungkinkan pergeseran. Namun khusus pejabat esalon II harus melalui prosedur lelang jabatan. “Pejabat esalon II diperbolehkan diganti tapi harus melalui lelang jabatan,” ungkap Muabdin.

Muabdin mengaku belum mengetahui jumlah pejabat yang akan diganti, karena itu masih bersifat rahasia.  "Jumlah pejabat yang diganti saya tidak bisa pastikan karena masih bersifat rahasia," ujarnya.

Muabdin meminta seluruh pimpinan SKPD tetap beraktifitas dengan menyiapkan dokumen program kegiatan yang belum lengkap segera dilengkapi, kemudian program kegiatan tahun 2018 dilaksanakan upaya berkoordinasidengan Bappeda untuk mengusulkan program SKPD kategori pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN. "Sesuai instruksi gubernur, SKPD wajib beraktifitas di Sofifi," paparnya.

Sementara Plt gubernur HM Natsir Thaib mengatakan, semua telah diserahkan kepada Sekprov. Natsir menginginkan ada perubahan, dan Sekprov harus membantu Plt gubernur karena semua merupakan tanggung jawab Plt gubernur dan Sekprov, sehingga kedepan menjalankan sistem roda pemerintahan dengan baik. "Saya yakin Sekda punya niat baik mendukung saya," katanya.

Natsir menjelaskan, daftar nama pejabat yang akan diganti, ia meminta agar seorang birokrasi negeri bersedia menempati tempat basah, kering, berlumut hingga basalju. Semua harus siap dilewati dan memiliki wawasan yang luas dengan tantangan yang ada. "Perputaran merupakan sesuatu yang sehat, sehingga sebagai calon pemimpin ditantang," paparnya.

Dikatakan,. saat ini tidak ada jalan yang lain selain membuat suatu dorongan yang kuat, sehingga birokrasi pemerintahan efektif. "Saya ingin memciptakan pemerintahan yang baik," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, nama-mana calon kepala dinas yang diusulkan yakni mantan Kepala Dinas Kehutanan, Arsad Sardan disipkan menggantikan Imam Makdhy Hassan yang kini menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM),  Yance JR.  Pattiwael diusulkan menjabat Kepala Dinas Kehutanan menggantikan M. Sukur Lila.

Sedangkan mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Imran Halil diusulkan menjadi  Kepala Bappeda menggantikan Syamsuddin Banyo, Abuhari Hamzah diusulkan menjadi Kepala  Dinas Kelautan dan  Perikanan menggantikan Buyung Rajiloen dan  Nurlaila Armaiyn diusulkan menjadi Kadis Pariwisata menggantikan Syamsudin Abdul Kader.

Meski demikian, Kepala Kantor Regional IX BKN Manado English Nainggolan mengatakan, usulan nama-nama baru itu bertentangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dijelaskan,  mantan pejabat atau  PNS yang sudah bertahun-tahun tidak aktif harus diberikan sanksi pemecatan. Sebab mereka tidak menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan baik.

”Kalau ada mantan pejabat yang sudah bertahun-tahun tidak berkantor, seharusnya  diberhentikan dari PNS. Itu tugasnya gubernur definitif.  Atasannya di SKPD harus bertanggung jawab, PNS  digaji karena bekerja, kalau tidak bekerja tidak digaji. Gaji adalah balas jasa atas prestasi kerja,” jelas English Nainggolan.

Dikatakan,  PNS yang melakukan pelanggaran  dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. PNS yang tidak masuk kerja 1-15 hari dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan melalui  teguran tertulis dan lisan. PNS yang tidak masuk kantor selama 16-30 hari  dikenakan sanksi sedang, penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Sedangkan  PNS yang tidak masuk 31-46 hari atau lebih  dikenai sanksi berat  berupa penurunan pangkat dan jabatan sampai  pemberhentian tidak hormat. (jun/fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama