Header ads

Header ads
» » » Harta Kekayaan AHM Capai Rp 52 Miliar

JAKARTA-Ahmad Hidayat Mus memiliki kekayaan mencapai Rp52 miliar. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong semasa AHM menjabat bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui situs kpk.go.id, AHM terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 8 Januari 2018. Pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban calon kepala daerah sebelum maju dalam kontestasi Pilkada sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2017.

Dalam laporan harta terbarunya, AHM melaporkan jumlah kekayaannya mencapai Rp52.241.112.194 atau lebih dari Rp 52 miliar. Laporan kekayaan itu belum merinci jenis kekayaan yang dimiliki AHM. Namun status laporan AHM sudah terverifikasi.

AHM juga pernah melaporkan LHKPN pada 19 April 2013. Saat itu, ia masih menjabat sebagai bupati Kepulauan Sula periode 2010-2015 dan hendak maju sebagai calon gubernur Maluku Utara 2013-2018.

Jumlah kekayaan yang dilaporkan Ahmad pada saat itu mencapai Rp35.212.963.348 (Rp35 miliar lebih) dan 110.000 dollar AS. Kekayaan AHM didominasi harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan senilai Rp 21.500.227.500 atau lebih dari Rp21 miliar.

Untuk harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya, AHM tercatat memiliki 11 mobil dan 1 speedboat senilai Rp4.525.000.000. Sementara untuk harta bergerak berupa logam mulia, AHM memiliki kekayaan total senilai Rp790.000.000.

Selain itu, dia juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp349.000.000. Serta giro dan kas lainnya senilai Rp8.236.483.907 dan 110.000 dollar AS. Selain AHM, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014, Zainal Mus sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan pengadaan lahan fiktif Bandara Bobong yang diduga merugikan negara Rp3,4 miliar.

Dari total uang dari kas daerah Kabupaten Sula Rp1,5 miliar diduga ditransfer ke Zainal. Dia berperan sebagai pemegang surat kuasa pembayaran pelepasan tanah. Sedangkan Rp850 juta diterima AHM melalui pihak lain dengan tujuan menyamarkan. “Sisanya diduga mengalir ke pihak-pihak lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi di kantornya pada Sabtu (17/3).

Laode mengatakan kasus ini pernah ditangani Polda Maluku Utara. Namun pada 2017, AHM mengajukan praperadilan dan Pengadilan Negeri Ternate mengabulkan gugatannya. Polda Malut pun menerbitkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut. “Sejak saat itu, KPK berkoordinasi kepada Polda dan Kejati Malut untuk membuka penyelidikan baru atas kasus ini,” ucap Laode. (tmp)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama