Header ads

Header ads
» » » Ditolak Bawaslu, Tim Hukum Bur-Jadi Gugat ke PTUN

TERNATE-Tim  hukum Bur-Jadi akan menempuh hukum menggugat keputusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) terkait  keabsahan Surat Keputusan (SK) dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)  sah ditangan pasangan calon (Paslon) Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA).

Keputusan keabsahan SK tetap pada AGK-YA  oleh Badan Pengawas Pemilu  Provinsi Maluku Utara dalam sidang, Selasa (6/3).  Sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin  didampingi dua Komisionernya Aslan Hasan dan Masita Nawawi Gani itu menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan dengan nomor putusan 02/PS/32.00/II/2018. 

Kesimpulan sidang sengketa yang dibacakan Muksin itu menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan fakta-fakta persidangan musyawarah sengketa pemilihan, maka Bawaslu Provinsi  berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan, pihak terkait memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemihan, permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum.

Kesimpulan tersebut kata  Muksin, mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Dengan demikian, maka majelis sidang menetapkan menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan. "Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Malut tanggal 5 Maret 2018 yang diucapkan  di hadapan para pihak serta untuk umum pada hari ini (kemarin)," tukasnya.

Keputusan Bawaslu Malut tersebut maka secara hukum Paslon Bur-Jadi tidak bisa menggunakan SK partai yang dipimpin Hendropriyono itu.  Namun keputusan Bawaslu Malut itu  tidak diterima  Tim Hukum Bur-Jadi Sarman Saroden. Tim hukum Bur-Jadi akan mengadu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar. 

Sarman tetap pada prisip berdasarkan  pokok aduannya dengan bersandar pasal 6 PKPU nomor 3 tahun 2017. Karena itu dalam waktu dekat   pihaknya akan mengajukan ke PTUN Makassar. "Paslon sudah memberi kuasa sepenuhkan kepada saya. Karena itu dalam waktu dekat kami akan gugat ke PTUN," katanya  usai sidang.

Sementara  tim AGK-YA yang diwakili Ketua Tim Hukum Iskandar Yoisangadji dalam konfrensi pers mengatakan, SK PKPI yang dianggap ganda terhadap dua pasangan calon  AGK-YA dan Bur-Jadi,  secara resmi diputuskan  Bawaslu dalam sidang sengketa bahwa SK PKPI telah sah ke AGK-YA. "Inti  ari pokok gugatan permasalahan yang diajukan oleh tim hukum Bur-Jadi  kita sudah terjawab semua dalam sidang putusan," katanya. 

Dikatakan, putusan yang dibacakan  Bawaslu, isinya menolak semua permohonan dari pemohon dan menyatakan SK PKPI sah secara hukum ke AGK. “Kita siap hadapi jika kelak ada langkah hukum yang diambil tim hukum Bur-Jadi," ujarnya. (jun) 

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama