Header ads

Header ads
» » » Desak Gubernur Laporkan DPRD, Bambang Dianggap Membuat Gaduh

SOFIFI-Kepala Inspektorat provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan dianggap membuat gaduh pemerintah provinsi karena mendesak gubernur non aktif, Abdul Gani Kasuba (AGK) melaporkan DPRD provinsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus temuan biaya perjalanan dinas (SPPD) fiktif.

Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) gubernur Maluku Utara, HM Natsir Thaib. Natsir tak bermaksud membela DPRD, namun pernyataan Bambang mendesak AGK melaporkan DPRD ke KPK sebagai bentuk ‘serangan balik’ atas beberapa kasus yang dilaporkan DPRD ke KPK sebelumnya akan menimbulkan disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif.

“Ini menyangkut kebijakan gubernur, Bambang boleh mengatakan DPRD seperti itu, tapi semua terpulang kepada gubernur. Sebagai bawahan Bambang tidak boleh memanas-manasi situasi, apalagi membuat pernyataan di media mendesak gubernur melaporkan DPRD ke KPK. Itu tidak boleh, karena ini ranahnya gubernur,” sesal Natsir.

Selaku kepala Inspektorat kata Natsir, Bambang mestinya menjelaskan persoalan teknis kepada gubernur, bukan malah mendorong gubernur melaporkan DPRD ke KPK. Natsir menilai, apa yang disampaikan Bambang hanya membuat gaduh.

Kepala Inspktorat adalah pembantu gubernur dibidang pengawasan, maka Bambang seharusnya menyampaikan persoalan teknis temuan SPPD fiktif BPK, namun temuan itu tidak ditindaklanjuti DPRD. "Inspektorat tidak boleh berkomentar yang membuat kegaduhan," katanya.

Disebutkan, temuan SPPD fiktif telah ditindaklanjuti melalui TPGR, dan hasilnya dilaporan ke gubernur. "Gubernur tidak punya niat melaporkan DPRD ke KPK, jadi Inspektorat tidak boleh mengatakan seperti itu. Jangan menerjemahkan gubernur dengan gaya masing-masing, harus melalui aturan," tegasnya.

Menyangkut temuan SPPD fiktif DPRD kata Natsir, akan diselesaikan melalui sidang TPGR. Apabila hasilnya tidak ditindaklanjuti baru deserahkan kepada gubernur untuk mengambil keputusan. Apakah melimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau tidak. “Semua itu kewenangan gubernur AGK,” ujarnya.

Selain Bambang, Natsir menyebut pernyataan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Malut, Salmin Janidi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP), dana BOS, ASN, TTP dan Hutang pemerintah provinsi dianggap melampaui gubernur. Yang punya kewenangan menjawab persoalan itu adalah gubernur non aktif AGK, bukan kepala Biro Hukum dan HAM. “Biarkan persolan ini dijawab gubernur, Salmin tidak boleh berkomentar seperti itu,” tegasnya.

Dengan pernyataan kepala Inspektorat dan kepala Biro Hukum dan HAM menurut Natsir, membuat Pemprov dan DPRD makin tidak nyaman. Bahkan komentar keduanya di media hanya akan membuat beban gubernur. Padahal sebagai Plt gubernur, Natsir berusaha membangun hubungan baik dengan DPRD. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama