Header ads

Header ads
» » » Amankan Pilgub, Polda Kerahkan Helikopter

TERNATE-Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melalui Polisi Perairan (Polairud) akan mendatangkan satu helikopter dan kapal laut dalam pengamanan pemilihan gubernur dibeberapa titik yang dianggap rawan yang menjadi target Polda hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara dan kapal laut.

Direktur Polairud Polda Maluku Utara, Komisaris Besar Polisi Arif Budi Winova mengungkapkan, fasilitas helikopter dan kapal ini diusulkan ke Mabes Polri untuk pengamanan Pilgub Maluku Utara. Sebab transportasi helikopter dan kapal laut sangat dibutuhkan di Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya laut dan pulau-pulau.

Dijelaskan, saat ini ada satu kapal BKO Mabes Polri intens melakukan patroli di perairan Maluku Utara. Apabila kedepan situasi kerawanan meningkat maka akan diajukan penambahan armada. "Kapal BKO bisa digunakan untuk pergeseran personel dengan jumlah paling banyak 30 personel," ujarnya.

Pergeseran masyarakat selama pilkada dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain difokuskan  pada keselamatan penumpang. Ia menyebut, ada 12 titik yang dinilai rawan akan disiapkan guna memastikan pelayaran dan perjalanan masyarakat tidak terganggu.

"Kita jamin perjalanan masyarakat aman apabila tidak melebihi kapasitas, alat keselamatan terpenuhi dan faktor cuaca, termasuk kita awasi paslon yang melakukan pergeseran kabupaten/kota," katanya.

Sementara Karo Ops Polda, Komisaris Besar Polisi Juwari menjelaskan, Polda Maluku Utara menyiapkan empat level pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk mengantisipasi konfilik.  Untuk mengantisipasi konflik, pihaknya telah menghitung kekuatan personil untuk dilakukan pergeseran, baik dalam situasi sedang hingga meningkat.

“Empat tingkatan atau level pola pengamanan telah disiapkan. Apabila terjadi konflik, maka salah satu dari empat level kontinjensi diberlakukan. Ada empat level yang kami rancang,” kata Juwari.

Dijelaskan, empat tahap itu meliputi tahap aman didalamnya terdapat posko dan satgas operasi, tahap situasi hangat atau meningkat ada power hand, situasi peningkatan kembali akan disiapkan BKO, dan tahap situasi peningkatan kembali hingga terjadi konflik maka disiapkan kontinjensi.  ”Empat level inilah merupkan standar peningkatan pengamana,” papar Juwari.

Juwari mengungkapkan, saat ini permintaan personel BKO dari luar belum dilakukan karena tahap kontinjensi belum dilewati. Meski demikian tidak menutup kemungkinan, jika terjadi kontijensi akan disiapkan personel BKO. ”Jika situasi sampai pada level kontijensi, maka kita akan meminta BKO. Personel yang kita butuhkan dalam situasi itu sebanyak tiga pleton dari satgas Nusantara,” ujarnya.

Alasan kenapa harus meminta tiga pleton,  karena diprediksi ada tiga wilayah yang rawan. Namun Juwari belum menyebut tiga wilayah yang dianggap rawan itu. Ini tidak menentu, masih membutuhkan kajian. “Kita berharap, Pilkada kali ini terjadi konflik seperti sebelumnya,” tandasnya. (san)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama