Header ads

Header ads
» » » Alokasi APBN untuk Malut 2018 Rp 15,1 Trilium


SOFIFI-Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut Edward Nainggolan, mengungkapkan,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk ke Provinsi Malut tahun 2018 mencapai  Rp 15,1 triliun atau naik sebesar  3,1% atau  Rp.456,4 milliar.

“Alokasi APBN 2018 ini terdiri dari Belanja Kementerian atau negara sebesar Rp 5,1 triliun dan Belanja Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 10 triliun,” jelas Nainggolan di Hotel Dafam Bela International Ternate, Rabu (7/3).

Kedatangan Menkeu ke Maluku Utara memberikan motivasi kinerja kepada pegawai Kementerian keuangan untuk lebih ditingkatkan. Dikatakan Sri Mulyani merupakan menteri keuangan terbaik di dunia, terus memotivasi  Kanwil Perbendaharaan secara internal untuk  bekerja dengan baik  mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja APBN di Provinsi Malut. 

Salah satu mendorong pendapatan, maka   pajak diatur dengan baik  tanpa menakut-nakutin dan meningkatkan kendaraan pajak, meningkatkan kesedaran  wajib pajak, serta belanja negara  dilaksanakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. "Ini  penting untuk mendorong pendapatan daerah," paparnya.

Dijelaskan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut  akan terus bersinergi dengan SKPD  Pemprov Malut, untuk  efisiensi dan efektifitas belanja negara melalui  bahan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan kepada  Satker atau SKPD untuk   peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang  memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Maluku Utara. "Alokasi anggaran  benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan yang memiliki  manfaat yang besar bagi masyarakat," harapnya.

Dikatakan, pada  2018 ini porsi alokasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (DD)  di  Malut, lebih besar yakni 66%  dibandingkan  alokasi anggaran Kementerian hanya sebesar 34%.

Ini menunjukkan  komitmen  pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita Presiden Jokowi. "Pemerintah daerah diharapkan menggunakan anggaran  secara optimal, transparan dan akuntabel serta memastikan  kebijakan fiskal di level daerah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan memberi dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional," pintanya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama