Header ads

Header ads
» » 8 Kelurahan di Ternate Coklit Ulang

TERNATE-Panwas Kecamatan (Panwascam) Ternate Utara merekomendasikan perbaikan pencoklitan di 8 Kelurahan, diantaranya Akehuda, Kasturian, Sangaji Utara, Sangaji, Salero, Soa, Tarau dan Tafure.

Kordiv Pengawasan Panwascam Ternate Utara Mohtar Yusuf mengatakan, berdasarkan hasil pleno Panwascam Kecamatan Ternate Utara, merekomendasikan dilakukan perbaikan pencoklitan di delapan Kelurahan karena berdasarkan hasil investigasi PPL menemukan sebanyak 55 Kepala Keluarga (KK) belum dicoklit. 

55 KK yang belum dicoklit itu menyebar di delapan Kelurahan, karena itu pihaknya meminta PPS dan P2DP untuk kembali melakukan pencoklitan, tidak lagi menunggu warga melapor. “Isi rekomendasi memerintahkan PPS melalui PPK melakukan pendataan dengan cara menandatangi rumah bukan menunggu, jadi penekanan kami bukan menunggu mereka melapor, tapi PPS dan P2DP datang ke rumah melakukan pencoklitan,” katanya kepada wartawan, Minggu (11/3).

Selain rekomendasi perbaikan pencoklitan, Panwascam Ternate Utara juga merekomendasi PPK agar disampaikan kepada KPU bahwa masih sekitar 9.564 jiwa yang tersebar di 14 Kelurahan datanya masih dinyatakan TMS. Sementara warga yang tidak memiliki e-KTP, tercatat masih sebanyak 696 jiwa. “Jadi kalau kita hitung, masih ada sekitar 4000 jiwa lebih yang belum melakukan perekaman, itu khusus di Kecamatan Ternate Utara,” kata Mohtar.

Ia meminta hasil rekomendasi ditindaklanjuti KPU dengan mengimbau Pemerintah agar melakukan perekaman bagi masyarakat yang belum perekaman data e-KTP. “Perintah UU punya KTP diberikan hak memilih, sementara misalnya tidak termasuk dalam DPT, kemudian jumlah yang dicetak untuk persiapan tambahan hanya 2,5 persen jumlah suara yang disediakan, terus dengan jumlah yang begitu banyak mereka melakukan perekaman dan punya KTP datang mencoblos, maka ini masalah,” bebernya.

Dia berjanji pihaknya bakal mendorong masalah ini ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi saat pencoblosan berlangsung. “Karena itu di masa perbaikan ini, kita berharap PPK menyampaikan kepada KPU kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah supaya masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP, didorong melakukan perekaman supaya bisa masuk dalam daftar perbaikan,” tandasnya.

Koordiv Pengawasan Panswaslu Kota Ternate Kifli Sahlan menegaskan, PPK berkewajiban melaksnakan Rekomndasi Panwascam. Karena itu perintah UU No 7 tahun 2017 pasal 53 Ayat 3 Huruf C yang menyatakan, PPK menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang di sampaikan Panwascam. (jun)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama