Header ads

Header ads
» » » Waspadai Politik Uang dan SARA

MALUKU Utara masuk salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada gubernur yang diidentifikasi rawan  politisasi SARA. Sebab itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di Kuningan Raya Hotel, Sabtu, 10 Februari 2018. "Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," kata Ketua Bawaslu, Abhan.

Abhan mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi  dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. "Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," Imbuhnya.

Pilkada sebelumnya kata dia, Bawaslu mencatat tujuh daerah yang rawan melakukan praktik politik uang. Dari ke tujuh daerah yang rawan tersebut di antaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Adapun potensi penggunaan SARA, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terjadi di beberapa provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Terakhir, kata Abhan, Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada 2018. Untuk itu, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Air untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

"Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu Partai Politik, Kementerian Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih," tutupnya. 

Abhan menjabarkan provinsi-provinsi yang rawan politik uang. Pemetaan itu disebutnya didasari temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya.

"Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang," jelas Abhan.

"Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukan pelaporan atau peristiwa praktek politik uang di daerah, rawan di tujuh daerah provinsi yang melaksanakan pilkada," ungkap Abhan.

Abhan menegaskan politik uang adalah musuh bersama karena membawa dampak pemerintahan yang koruptif. "Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah," tegasnya. (mrd/tri)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama