Header ads

Header ads
» » » Tim Bur-Jadi Pertanyakan Status Hukum SK PKPI Ganda

TERNATE-Tim hukum Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaluddin (Bur-Jadi) mempertanyakan status hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mengusung dua pasangan calon gubernur berbeda alias rekomendasi ganda.

Tim yang tergabung dalam koalisi kebaikan Maluku Utara, yakni Partai Nasdem, Hanura, PBB, PKB dan Demokrat itu akan menyurat resmi ke KPU Maluku Utara. sebab belajar dari Sumatera Utara, kasus yang sama langsung ditolak KPU saat mendaftarkan pasangan lain.

Tim Hukum Sarmon Saroden yang didampingi ketua Media Center Risno Muhammad, LO Bur-Jadi Rijal Efendi di Posko Bur-Jadi Kelurahan Stadion mengatakan, Jumat (9/2) hari ini tim akan menyampaikan  surat keberatan dan  klarifikasi  partai koalisi  Paslon Bur-Jadi ke KPU Provinsi Maluku Utara. "Surat ini kita sampaikan ke KPU berisi tentang penyampaian keberatan tim koalisi sekaligus klarifikasi ke PKPI dalam partai pengusung Paslon Bur-Jadi yang telah mendaftar secara resmi pada tanggal 8 Januari 2018," ujar Sarmon kepada wartawan, Kamis (8/2).

Menurut Sarmon, B1 KWK  PKPI yang sudah didaftarkan Bur-Jadi  kemudian didaftarkan lagi  Paslon Abdul Gani Kasuba dan Ali Yasin (AGK- Ya) pada 10 Januari. Ia mempertanyakan  status kedudukan hukum  PKPI dalam koalisi partai pengusung Bur-Jadi yang telah diterima  KPU  kemudian menerima lagi pendaftaran AGK-Yasin.

Selain mempertanyakan status  hukum partai PKPI yang didaftarkan kembali oleh koalisi partai pengusung untuk paslon AGK-Ya yang telah diterima oleh KPU,  Tim Bur-Jadi juga mempertanyakan alasan  KPU  membuat tanda terima  Paslon AGK-YA, sehingga terkesan KPU meloloskan paslon AGK-YA tidak melalui syarat pencalonan.

Menurut Sarmon, syarat pencalonan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-ditawar  berdasarkan pasal 6 sampai 9 PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah. Isinya,  bahwa partai yang sudah mendaftar tidak dapat menarik diri,  dan itu sangat jelas. "Tim Bur-Jadi akan meminta klarifikasi  KPU,  tembusannya ke Bawaslu Malut, Bawaslu RI dan DKPP," katanya.

Apabila ini ranah etika, maka  DKPP yang akan menentukan. Sarmon menegaskan jika penetapan pada 12 Februari 2018 pasangan AGK-YA diterima maka  atas nama tim hukum  akan melakukan upaya hukum dengan mengajuan sangketa ke Bawaslu. "Yang jelas kita pertanyakan dasar hukum B1 KWK yang dipakai dua kali. Dengan alasan B1 KWK yang sudah didaftarkan  paslon tidak bisa diganggu gugat berdasarkan norma maka demi hukum  AGK-YA harus batal," tegas. (jun)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama