Header ads

Header ads
» » » Sugandi Pecat DKPP, Rasid Diperingatkan

TERNATE-Anggota Panwaslu Halmahera Barat (Halbar) Sugandi H. Gani dinyatakan melanggar kode etik dan diberhentikan secara tetap  oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara anggota Panwaslu Pulau Morotai Rasid Do Kadir hanya diberikan peringatan.

Dalam agenda sidang yang dipimpin  Ketua DKPP RI Harjono, Kamis (8/2)  ada 11 perkara kode etik yang dibacakan, dua diantaranya  Halbar dan Morotai Maluku Utara.  Halbar  diputuskan diberhentikan secara tetap terhadap teradu dalam hal ini Sugandi dengan nomor putusan nomor  : 7 DKPP/PKE/8/2018.

Ada beberapa pertimbangan  Sugandi diberhentikan, yang bersangkutan  dianggap tidak profesional, tidak parsial atau tidak bisa menjaga nama baik institusi karena telah membocorkan rahasia negara terkait dengan proses pelaksanaan penetapan Panwascam. Sugandi juga telah berkomunikasi dengan orang partai menyangkut rekrutmen Panwascam. 

Selain dua poin ini, Sugandi  dianggap telah berhubungan dengan orang partai dan menjanjikan bakal meloloskan orang partai menjadi DPRD. Dari pertimbangan ini, menurut DKPP telah melanggar peraturan kode etik nomor 2 tahun 2017 tentang pertentangan kode etik. Dengan demikian, Sugandi diberhentikan DKPP.

"Atasan putusan ini, DKPP memerintahkan  Bawaslu menindaklanjuti  putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak keputusan dibacakan, dalam hal ini menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian kepada Sugandi dan SK peringatan kepada Rasid," jelas Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin kepada wartawan, Kamis (8/2).

Muksin mengatakan,  putusan Pulau Morotai atau Rasid Do Kadir dengan putusan nomor 15 DKPP/PKE/8/2018, DKPP anggap pokok pengadu tidak memiliki dalil hukum yang kuat, karena yang bersangkutan hanya sebagai saksi bukan sebagai tim kampanye pasangan Beny Laos dan Asrun Padoma. Dokumen yang diajukam ke DKPP tidak bisa meyakinkan DKPP. Sebab SK yang dilaporan dibantah Rasid.

"Jadi Rasid harus menyampaikan ke publik kalau dia pernah menjadi saksi  Beny-Asrun. Meskipun bagi DKPP saksi paslon bukan bagian dari tim kampanye. Olehnya itu Rasid hanya diberikan peringatan," jelas Muksin.

Dikatakan, daftar tunggu yang bakal mengganti Sugandi adalah  nomor urut empat, tetapi Bawaslu akan melihat apakah  masih memenuhi syarat atau tidak. Apabila urutan empat tidak memenuhi syarat, maka nomor urut lima yang bakal menggantikan. "Syarat  dimaksud ini seperti menjadi anggota partai, atau sudah gabung menjadi tim sukses bakal calon dan mengecek yang bersangkutan menjalani proses pidana atau tidak," papar Muksin.

Muksin mengaku belum  memastikan apakah kasus Rasid bisa menjadi pertimbangan Bawaslu pada saat evaluasi mengalihkan satatusnya menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 tentang pembentukan Badan Pengawasan Pemilu tidak menjelaskan dengan penyelenggara yang pernah diberi sanksi  DKPP. "Nanti kita lihat  di pedoman. Kita harap sanksi DKPP terhadap dua Panwaslu ini menjadi teguran dan pelajaran bagi kita semua, baik Bawaslu maupun Panwaslu," katanya. (jun)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama