Header ads

Header ads
» » » Samad Galang Dukung DPD II Gelar Musdalub Golkar Ganti Alien dan Hamid Usman

TERNATE-Mantan ketua DPD II Partai Golkar Halmahera Barat, selain menggugat pemecatan dirinya ke Mahkamah Partai, juga tengah membangun konsolidasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Targetnya, menggeser Alien Mus dan Hamid Usman dari ketua dan sekretaris partai Golkar Maluku Utara.

Ketua Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut) Alien Mus anggap pemberhentian Samad Moid sebagai anggota Golkar sudah sesuai aturan. Ketua DPRD Malut ini mempersilahkan Samad melapor ke pimpinan pusat jika tidak puas dengan keputusan tersebut. “Silahkan lapor ke DPP kalau Samad tidak puas dengan keputusan pemberhentian atas dirinya sebagai ketua partai Golkar di Halmahera Barat (Halbar), nanti kita berhadap-hadapan," tantang Alien kepada wartawan, Rabu (14/2).

Adik kandung Ahmad Hidayat Mus (AHM) ini mengaku, pemberhentian Samad memiliki alasan tersendiri. "Saudara Samad ini kita sudah berikan surat teguran tiga kali, tetapi tidak pernah merespon," katanya.  Alien mengatakan, ketika Samad berkomentar di media otomatis telah mengungkapkan kesalahannya di publik. "Sebelum berkomentar di media, Samad sudah tahu apa isi surat teguran DPD II Golkar Halbar dan DPD I," ujarnya.

Sebelumnya Samad menilai keputusan DPD I Golkar  Maluku Utara cacat Hukum. Bahkan Ketua dan Sekretaris Golkar Malut, Aliong Mus dan Hamid Usman tidak memahami konstitusi partai. Ia mengaku diberhentikan dari Golkar tanpa membaca AD/ART.

Samad  menganggap langkah pemberhetiannya melanggar disiplin partai Golkar, karena itu telah mengadukan ke DPP. Menurutnya, ada empat point pelanggaran AD/ART dan Peraturan PO 15 tahun 2017 yakni pelanggaran disiplin berupa Musdalub  partai Golkar Halmahera Barat  tanggal 12 juli 2017  terang-terangan tidak inkonstitusinal. Karena musdalub  dilaksanakan tidak sesuai  AD/ART minimal  usulan minimal 2/3 dari pimpinan kecamatan.

Menurutnya, musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) pada 12 Juli 2017 yang dilakukan di Halbar untuk menggantikan dirinya dengan Ahmad Zakir Mando menabrak aturan. “Setahu saya, AHM ke Halbar kala itu hanya silahturahmi, karena itu saya menyiapkan tempat. Tiba-tiba AHM masuk ke satu ruangan melakukan Munaslub," tutur Samad saat melakukan konferensi pers di Boulevard Hotel, Selasa (13/2).

Dikatakan, ia digantikan dengan wakil Bupati Halbar sebenarnya tanpa alasan, setahunya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Semua perintah partai, surat teguran yang dilayangkan sebanyak tiga kali itu tanpa alasan yang tepat.  Musdalub yang dilakukan AHM menabrak aturan partai. Selaku korban, ia tidak akan tinggal diam dengan sikap sewenang-wenang DPD I Golkar Malut yang mengambil langkah seenaknya. "Selain Musdalub, terkahir saya dapat surat tanggal 4 Februari menyangkut dengan SK pemberhentian sebagai anggota partai melalu pleno 23 Desember 2017," beber Samad.

Selain itu menurut  anggota DPRD tiga periode  ini,   pelanggaran DPD I  adalah intervensi dalam menentukan struktur keanggotaan fraksi di DPRD Halmahera Barat.  Padahal sesuai aturan,  penetapan struktur  fraksi diatur dalam AD/ART partai Golkar adalah  DPD II, bukan DPD I. Sementara pelanggaran disiplin  berupa dukungan DPD I  terhadap pemberhentian sementara keanggotaan  partai Golkar  dirinya  adalah menabrak  AD/ART dan peraturan organisasi.

Ironisnya,  DPD I mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap keanggotaan dirinya dari Partai Golkar yang tidak disadari telah bertentangan dengan PO-15/DPP/Golkar/VII/2017 bab III pasal 11 ayat 2 huruf e.  Sesuai aturan, anggota Golkar yang diberhentikan adalah DPP, bukan DPD I. Kewenangan DPD I hanya mengusulan bukan mengeluarkan  surat pemberhentian keanggotaan partai kepada seseorang.

Samad membeberkan, DPD I Golkar yang dipimpin Alien Mus sejak dilantik hingga saat ini tidak pernah melakukan apapun. "Alien dan Hamid ini tidak paham organisasi, saya sudah mendaftar ke Mahkamah Partai, dipastikan sehari dua ketua DPD I dan DPD II akan dipanggil mengikuti sidang kode etik kepartaian," ungkapnya.  Bahkan Samad kini tengah menggalang DPD I Golkar kabupaten/kota melakukan Musdalub menggantikan Alien Mus dan Hamid Usman.

Sementara, Sekretaris DPD I Golkar Malut Hamid Usman mengatakan, Samad pernah membuat kesalahan internal partai, sehingga partai menegurnya. Dalam teguran itu, partai meminta balasan tertulis, namun Samad tidak patuh dan tunduk terhadap ketentuan partai, sehingga diambil langkah pemberhentian. "DPD II Golkar Halbar sudah pernah menyurat ke Samad sebanyak tiga kali, namun tidak pernah dibalas malah komentar di media. Jadi ini sikap yang tidak mau menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan masalah," kata Hamid.

Hamid mengatakan, yang memberhentikan Samad bukan provinsi, tetapi DPD II Partai Golkar Halbar. “Kita DPD I hanya mengusulkan keputusan DPD II ke DPP untuk ditindak lanjuti. Sementara proses pemecatan masih dalam proses di DPP. Bagi kita Samad sudah melanggar etika partai karena tidak menyelesaikan masalah secara baik tapi malah berkomentar di media," tegas Hamid. (jun/dx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama