Header ads

Header ads
» » Polres Halbar MoU dengan Pemda Awasi Dana Desa

JAILOLO-Untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa (DD), Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat dan Polres Halbar, Rabu (07/2) lakukan penandatangan MoU pengawasan dana desa. Penandatangan MoU itu  disaksikan langsung Kapolda Malut  di aula Bidadari kantor bupati.

Bupati Danny dalam sambutannya mengatakan, UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat. Tindak lanjut UU tersebut Pemerintah sejak tahun 2015 hingga saat ini telah menyalurkan DD  bersumber dari APBN untuk digunakan  meningkatkan kesejahtraan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan prasarana dasar Desa serta serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam  mewujudkan semangat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka diperlukan pengaturan tata kelola pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa  diikuti peningkatam kapasitas aparatur pemerintah Desa, juga pola pendampingan optimal baik  pendamping profesional maupun pemerintah daerah dan camat maupun instansi teknis.

Sebelum dilakukan pendatanganan MoU yang berisi  5 poin langkah-langkah pengawasan  Pengelolaan Dana Desa dibacakan Bupati Danny, salah satunya  DD merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa bagian dari pengeieloiaan Keuangan Desa digunakan mendanai pelaksanaan kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan Pengawasan dalam konteks Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan Kebijakan Pengawasan Tahunan mengamanatkan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan Pengawasan Dana Desa  Pengawasan DD diawali dari pengawasan Pra Penyaluran Dana tersebut, meliputi pengawasan terhadap Kesiapan Perangkat Desa dan Regulasi dalam menerima DD Pengawasan terhadap Kesesuaian Penghitungan Dana Desa dan pengawasan terhadap Kesesuaian proses penyusunan perencanaan desa Dan dilakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana tersebut, meliputi pengawasan terhadap aspek keuangan dalam penggunaan DD.

Mendorong pengelolaan Dana Desa, pemerintah terus melakukan upaya melalui pelaksanaan nota kesepahaman antara kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 193/7621/SJ DAN

NOMOR : 05/M-PDTT/KB/Ix12017. NOMOR : PENGAWASAN DAN Bl82/X/2017 tentang Pencegaan Penanganan Permasalahan Dana Desa yang selanjutnya dijabarkan dalampedoman kerja antara kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, KemenDagri, Negara Republik Indonesia untuk menjadi daerah Kabupaten perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten dan Kepolisian Daerah masing - masing,"tandas Danny.

Sementara  Kapolda Malut, Brigjen Pol Achmad Juri mengatakan, Halbar sudah banyak mengalami perubahan, semua tertata  rapi dan  tidak ada pengemis. Kapolda menjaminan Maluku Utara  aman terkendali selama dirinya berada 7 bulan di sini.

"Saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan terhadap  saya oleh Bupati Halbar dan Pemkab Halbar dan seluruh warga Halbar atas kerja sama MoU ini. “Mari kita sama-sama bekerja sama.   Ada 3 hal penting yaitu Keamanan, Pertumbuhan ekonomi, kebahagiaan. Dengan  kerja sama ini mari kita melakukan Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa," pinta Kapolda.

Kadis PM-PD Halbar Asnath Sowo dalam  laporannya mengungkapkan,  implementasi Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat selama 3 Tahun  mulai tahun 2015 sampai 2018 yakni pertama,  Dana Desa tahun anggaran 2015 dialokasikan 170 Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat totalnya Rp 45.329.588.000.

Kedua, Dana Desa tahun anggaran 2016 dialokasikan kepada 170 Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat  totalnya Rp 101.717.600.000; kemudian ketiga Dana Desa tahun anggaran 2017 dialokasikan kepada 170 Desa dalam dan wilayah Halbar  totalnya Rp 129.912.904.000. Semua  sudah direalisasikan 100% dari RKUD ke RKD pada Bulan Desember 2017.

Menurutnya, dana desa tahun anggaran 2018 dialokasikan kepada 169 Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan total anggaran Rp 116.654.285.000,-. Sesuai PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2018,  terjadi penurunan Pagu Kabupaten Kurang Lebih 10% karena Perubahan Regulasi Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada setiap Desa di Kabupaten Kota tahun anggaran 2018.

Asnth mengaakan,  dalam  mendorong efektifitas sasaran Dana Desa dan efisiensi Penggunaan Dana Desa maka  peran serta semua pihak dan masyarakat  serta BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga Evaluasi sehingga diharapkan transparansi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa bisa terwujud.

"Seiring dengan semangat tersebut Pemerintah Pusat melalui melalui Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian Republik lndonesia telah menanda tangani Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya akan dijabarkan secara teknis melalui Kemendagri  selanjutnya akan menjadi Pedoman bagi Daerah  melakukan Kerjasama Pengawasan dan Penanganan Dana Desa," jelas Asnth.

Mengacu pada Petujuk teknis,  akan dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Kepolisian Resort Halmahera Barat. Diaspek lain berupaya melakukan fasilitasi dan pembinaan guna peningkatan kapasitas dan kualitaf aparatur Pemerintah Desa selaku pengelola Keuangan dan Aset Desa sehingga diharapkan mampu menyelenggarakan tata kelola.

Langkah itu,  pertama  Pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa secara maksimal,  Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga melakukan perjanjian Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate dan Koordinator Pendamping Wilayah Maluku Utara dalam melaksanakan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa, BPD, pengurus BUMDES maupun unsur masyarakat di Desa. (dx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama