Header ads

Header ads
» » » Petahana Berpotensi Gunakan APBD

JAKARTA-Maluku Utara termasuk daerah kategori rawan korupsi. Penyebab utamanya, yakni karena petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) kembali maju Pilkada Serentak 2018. Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, petahana ini berpotensi melakukan penyelewengan dana kampanye lewat sumber kas daerah.

"Ini (petahana) berpotensi terbukanya pemanfaatan APBD yang digunakan untuk menguntungkan pasangan calon," kata Abhan di kantornya, Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (25/2).

Selain petahana, Menurut Abhan, ada calon lain yang berpotensi melakukan kecurangan dana kampanye. Ia menyoroti latar belakang calon yang profesinya pernah mengabdi pada negara. "Ada dari Pegawai Negeri sipil, TNI dan Polri," sambung Abhan di Bawaslu RI.

Abhan mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawasan terkait dana kampanye calon kepala daerah. "Kami akan bersinergi dengan KPK untuk mengawal terkait dengan dana kampanye dan PPATK juga," kata Abhan.

Dalam kesempatan yang sama, pemerhati dana Pemilu dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengategorikan tiga tingkatan wilayah rawan penyelewengan dana pada 17 Provinsi di Pilkada 2018. Pertama kategori sangat rawan yaitu Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Papua dan Maluku Utara.

Kedua, tingkat rawan, ada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Selatan. Sedangkan wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara, masuk kategori tingkatan sedang.

"Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, terdapat 10 provinsi yang masuk kategori sangat rawan," ujar Deputi IBC, Ibeth Koesrini di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2). Untuk tingkat kabupaten atau kota, sebanyak 95 kabupaten atau kota masuk ke kategori sangat rawan korupsi. Beberapa di antaranya, yakni Kota Kediri, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Tanggamus.

Menurut Ibeth, petahana yang maju dalam pilkada membuka ruang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka memobilisasi massa. Selain itu, naiknya dana bantuan sosial, dana hibah, hingga dana keuangan di APBD juga rawan diselewengkan oleh petahana. Berdasarkan hasil kajian, IBC menemukan adanya tren kenaikan dana bansos dan hibah di wilayah petahana.

Misalnya Provinsi Maluku Utara anggaran hibah sebesar Rp335,07 miliar anggaran bansos sebesar Rp5,48 miliar dan total Rp340,551 miliar. Jawa Tengah, dana bansos dan hibah mencapai Rp 5,6 triliun pada 2018. Jumlah ini naik dari tahun sebelumya yang hanya Rp 5,3 triliun. Begitu juga di Jawa Timur, dana bansos dan dana hibah mencapai Rp 7,5 triliun. Angka ini naik dari Rp 6,6 triliun pada tahun sebelumnya. (tri)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama