Header ads

Header ads
» » » Pengelolaan APBD di Malut Diniiai Belum Bagus

SOFIFI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tranparansi APBD di Maluku Utara tahun 2018 masih sekitar 49 persen yang harus diperbaiki. Sebab dalam transparansi pengelolaan APBD provinsi dan kabupaten/kota di Malut, masih dibawa 70 persen atau belum maksimal.

"Pengelolaan APBD Provinsi Malut dan kabupaten/Kota belum bagus," ungkap Ketua Satgas Wilayah Timur, Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Misbah Taufiqrohman usai workshop Pelayanan Terpadu Satau Pintu (PTSP) Provinsi Kabupaten/Kota di ball room kantor walikota Ternate Selasa (6/2).

Menurutnya, tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, salah satunya bagaimana mendorong Pemda Malut memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelolah APBD yang terdapat enam titik fokus. Seluruh kepala daerah di Malut baik Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Bupati dan Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, BPKP, Kejati, Kapolda harus menandatangani dengan fokus pengelolaan APBD yang transparan.

"Kami dorong optimalisasi daerah khusus tata kelolah APBD Provinsi Malut, dan Samsat eletronik, dan penguatan Inspektorat. Sehingga dapat menghasilkan pelayanan barang dan jasa bagus dan pelayanan terpadu provesional, serta melaksanakan tunjangan penghasilan yang adil untuk semua ASN, dan ini telah ditandatangani seluruh kepala daerah," ujarnya.

Dikatakan, KPK mendorong PTSP di Provinsi Malut maupun kabupaten/kota untuk berbasis eletronik, yang berbasis lebih cepat dan lebih mudah, mempunyai traking dan transporan sehingga pemohon dapat mengetahui pesyaratannya, berapa lama prosesnya dan berapa biayanya semuanya dapat dilihat melalui website.

"Kami KPK telah membawa aplikasi untuk di istal masing-masing PTSP Provinsi Kabupaten/Kota, dan setelah worshop semua PTSP Maluku Utara sudah berbasih elektonik," paparnya.

Dijelaskan, pemerintah pusat telah didorong untuk bagaimana di implementasikan e-planning dan e-budgeting, dan terintergrasi antara e-planning dan e-budgeting. Semuanya publik dapat melihat bagaimana proses penyesunan APBD kemudian postur APBD seperti apa, dapat dilihat melalui aplikasih. Dan kalaupun terdapat ada yang merubah baik dari eksekutif maupun legislatif, maka nantinya terdeksi langsung di KPK. "Kami dapat mengetahui langsung program yang digunakan atau tidak digunakan dengan cara seperti apapun kami mengetahui, dan disitulah kerja kami KPK," jelasnya.

Lanjut dia, wilayah Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau dan akses  jauh, namun KPK tidak ambil pusing semuanya akan dijangkau secara tiba-tiba. Bahkan semuanya kembali pada proses transparan, sistem eltronik sangat cepat dan publik dapat mengetahui. Untuk itu, KPK mendorong 10 kabupaten/kota dan provinsi, baru terdapat sebanyak tiga daerah yang cukup bagus, yakni Provinsi Malut, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara, dengan indikator layanannya repsentatif buat pemohon, kewengannya semua telah didelegasikan ke PTSP dan tidak lagi tercecer di kepala derah atau dinas."Apabila ini sudah baik maka infestor banyak ke Maluku Utara," terangnya.

Ia menambahkan, ada PTSP yang sudah menggunakan eletronik namun prosesnya masih menggunakan manual dan apabila ada izin tidak melalui proses eletronik maka publik dapat mengadu ke KPK dan langsung di monitor. "Ini kami lansung menkonfirmasi kenapa tidak jalan dari ketidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada dijalankan atau tidak," tugasnya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama