Header ads

Header ads
» » » Pengakatan Pejabat Hak Peroregatif Walikota

TIDORE-Menanggapi pro kontra pergantian Lurah Guraping, kecamatan Oba Utara, kota Tidore Kepulauan dari M. Saleh Latif kepada Rusdi Jamaluddin pada 21 Februari 2018 ditanggapi Dekan Fakultas Fisipol Universitas Nuku (UNNU) Abdul Kadir Ali.

Menurutnya,  pergantian lurah  bukan soal suka  tidak suka, tetapi ini hak progratif Walikota. "Jangan menggantung pergantian lurah itu pada suka atau tidak suka yang dianggap masyarakat Guraping dengan programnya. Kalau itu yang diharapkan  masyarakat, maka sistem pemerintah  hancur," kata Abdul Kadir, Jumat (23/2).

Dikatakan,  setiap PNS berhak dipromosikan menduduki jabatan tertentu. Maka tidak mungkin M. Saleh Latif  tetap menjadi lurah selamanya. “Pergantian  ini sudah menjadi  pertimbangan khusus walikota. Seorang pegawai berhak mendapat jabatan strategis dibirokrasi untuk pengembangan karir. Maka   lurah baru  tinggal menyesuaikan dengan kondisi masyarakat," ujarnya.

Abdul Kadir  menjelaskan,  dalam urusan  jabatan adalah  hal biasa."Lurah diganti itu wajar, begitu juga dengan kepala-kepala dinas,  semuan melalui  tahapan. Mereka yang punya  pangkat memenuhi syarat  layak di angkat,"paparnya.

Dikatakan,  keputusan Walikota  menggantikan lurah sudah menjadi evaluasi dan kewajiban  setiap kelurahan sampai  tingkat SKPD agar menerapkan visi misi  Walikota dan Wakil Walikota  5 tahun  benar-benar terwujud. "Apabila masyarakat menganggap Walikota dan Wakil Walikota kinerjanya kurang baik, bisa memilih yang lain lagi. “Jadi tidak perlu merusak fasilitas pemerintah," pinta. (bul)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama