Header ads

Header ads
» » » Pemprov Dilarang Gunakan Jembatan Riseden

SOFIFI-Pejabat pemerintah provinsi Maluku Utara dilarang menggunakan jembatan residen, sebab jembatan yang teletak di kawasan pantai Flajawan I Ternate Tengah itu belum diresmikan. Karena itu, sebelum diresmikan, tidak boleh digunakan oleh siapa pun. "Jembatan Residen dilarang digunakan pejabat Pemprov,"ungkap salah satu nahkoda speed boat Riel Minggu (25/2).

Menurutnya, dermaga residen bisa digunakan selain dari Sofifi ke Ternate, tetapi tidak bisa digunakan dari Ternate ke tempat lain termauk ke Sofifi. Sebab itu, speed boat Pemprov maupun Polair selalu stan by di pelabuhan Semut Mangga Dua apabila mengantarkan pejabat. "Jembatan Residen dijaga ketat Satpol PP Kota Ternate, apabila ada pejabt Provinsi lewat situ dilarang," terangnya.

Ia mengaku heran, selama ini menurut sepengetahuannya jembatan residen merupakan aset pemerintah Provinsi Malut meskipun masuk di wilayah Pemkot Ternate. Lagi pula, saat rehab anggarannya sharing dengan pemerintah provinsi.

Kepala inspektorat Provinsi Malut, Bambang Hermawan mengatakan, proses hibah dermaga residen antara Pemprov Malut dan Pemkot Ternate belum dilakukan. Namun dalam pembangunan Pemkot  telah merenovasi tanpa berkoordinasi dengan Pemprov.

Seharusnya kata Bambang, pembangunan dermaga tersebut melalui dana sharing   Pemkot dan Pemprov, karena jembatan residen  digunakan Pemprov maupun tamu dari luar daerah yang berkunjung kesini. "Ini soal komunikasi, proses hibah dermaga residen antara pemerintah Provinsi ke Pemkot belum selesai. Namun dermaga itu masuk dalam wilayah Pemkot, maka tetap milik Pemkot," ujarnya.

Lagi pula belum ada serahterima, walaupun asetnya dibangun pemprov tetap menajdi milik Pemkot. Hanya proses hibanya belum diselesaikan. “Tidak perlu harus ada permohonan karena masuk wilayah Pemkot, terkecuali tanahnya diadakan Pemprov Malut. Kalaupun masuk dalam tanah pemerintahan khusunya wilayah Pemkot, maka melekat pada Pemkot. Ini hanya masalah komunikasi saja, kita akan ketemu dengan Pemkot Ternate," janjinya.

Menurutnya, aset dermaga juga berkonsekuensi terhadap pemeriksaan, maka segera dilakukan serah terima mau diahlikan, namum belum dilakukan penyerahan, Pemkot sudah merenovasi hanya karena berada di wilayah Ternate. Dasarnya masuk dalam wilayah Pemkot yang tidak ada pembebasan Pemprov. "Kita mencatat aset jembatan residen, itu hanya bangunan bukan jembatannya," paparnya.

Bambang berjanji, Pemprov akan bertemu dengan Pemkot Ternate untuk sharing status bangunan diatas tanah milik Pemkot. Pemprov hanya mencatatat bangunan. Semetara ini masih dalam proses, kita akan komunikasikan dengan Pemerintah Ternate karena renovasi dermaga digunakan anggaran sharing, tapi statusnya belum diserahterimakan,"tandasnya (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama