Header ads

Header ads
» » » Menunggu Nasib AGK-YA di Pleno KPU

TERNATE-Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku Utara, Senin, 12 Februari 2018 hari ini akan melaksan rapat pleno penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang akan bersaing dalam Pilkada 2018. Tercatat empat pasangan calon yang telah mendaftar yakni Bur-Jadi, AHM-Rivai, MK-Maju dan AGK-YA.

Menjelang penetapan,  terjadi perdebatan status PKPI yang mengusung calon ganda yang sama-sama mendaftar di KPU Maluku Utara.

Partai pimpinan mantan Kelapa BIN, Hendro Priyono ini pada tanggal 8 Januari 2018 mendaftarkan pasangan Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaluddin (Bur-Jadi), serta pada tanggal 10 Januari kembali mendaftarkan pasangan Abdul Gani Kasuba dan HM. Al Yasin Ali (AGK-YA).

Kondisi ini membuat tim hukum Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur  Bur-Jadi  mempertanyakan status hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mengusung dua pasangan calon gubernur berbeda alias rekomendasi ganda. Tim yang tergabung dalam koalisi kebaikan Maluku Utara yakni Partai Nasdem, Hanura, PBB, PKB dan Demokrat  menyurat resmi ke KPU Maluku Utara. Sebab belajar dari Sumatera Utara, kasus yang sama langsung ditolak KPU saat mendaftarkan pasangan lain.

Menurut Sarmon, syarat pencalonan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-ditawar  berdasarkan pasal 6 sampai 9 PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah. Isinya,  bahwa partai yang sudah mendaftar tidak dapat menarik diri. 

Sarmon menegaskan jika penetapan pada 12 Februari 2018 pasangan AGK-YA diterima maka  atas nama tim hukum  akan melakukan upaya hukum dengan mengajuan sangketa ke Bawaslu. Pihaknya  pertanyakan dasar hukum B1 KWK yang dipakai dua kali. Dengan alasan B1 KWK yang sudah didaftarkan  paslon tidak bisa diganggu gugat  maka demi hukum  AGK-YA harus dibatalkan.

Kasus yang sama yang  terjadi Sumatera Utara KPU yang sudah menerima pendaftaran pasangan calon JR Saragih-Ance Selian, belakangan mengeluarkan rekomendasi mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus langsung ditolak.

 KPU Sumut tetap mempertahankan pasangan JR Saragih-Ance Selian, karena pasangan ini lebih dulu mendaftar  di KPU. Alasan KPU menolak Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus karena mengacu pada Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 15 tahun 2017. Apabila partai politik yang mendaftarkan bakal calon tidak boleh menarik dukungan.

Namun setelahnya, PKPI melalui perwakilannya Djati Nuswanto, datang ke KPU Sumut untuk mendaftar sebagai pengusung pasangan Djarot-Sihar dengan membawa mandat dari Ketua Umum. 

Meski demikian, KPU Sumut menolak PKPI mendaftarkan pasangan calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Alasannya, langkah PKPI ini menabrak Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan.

Kasus lainnya adalah calon bupati dan wakil bupati Purwakarta. Partai Hanura yang mengusung pasangan Rustandi dan Dikdik ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta. Sebab Hanura lebih dulu mendaftarkan pasangan Anne Ratna Mustika-H Aming pada siang harinya. Malam harinya, pasangan itu mendaftar   ditolak KPU karena Hanura sudah mengusung Anne-H Aming.

Di Maluku Utara,  KPU provinsi  justeru menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali, meski sebelumnya PKPI juga ikut mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaluddin (Bur-Jadi).

Dengan dua rekomendasi itu, KPU Malut sempat meminta PKPI mengklarifikasi. Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo mengatakan, saat pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, BUR-JADI, PKPI telah disahkan sebagai salah satu partai pengusung pasangan BUR-JADI karena sudah ditanda-tangani DPN PKPI dan pengurus daerahnya, dan itu tidak ada masalah.

Sekarang ketua DPD PKPI Malut mendaftar lagi dengan pasangan cagub yang berbeda. Ini kan jadi masalah. Hanya saja KPU Maluku Utara tidak tegas menolak pendaftaran seperti dilakukan KPU Sumut dan KPU Purwakarta.

Sesuai ketentuan, jika partai tersebut telah mendaftarkan calon, maka tidak bisa lagi menarik untuk mendaftarkan calon lain.  Untuk menetukan keabsahan dukungan, KPU dan Bawaslu Maluku Utara melakukan verifikasi faktual di kantor DPN PKPI, Jalan Diponegoro Jakarta, 13 Januari 2018 lalu.  Wakil Sekretaris Jenderal PKPI, Didi Supriyanto berharap, KPU Maluku Utara menerima pendaftaran pasangan Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali.

Menurut Didi, dengan verifikasi faktual Bawaslu dan KPU Maluku Utara, maka PKPI menganggap surat keputusan mendukung pasangan AGK-YA tidak akan bermasalah sebab pihaknya sudah menganulir dukungan kepada Burham Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) dan mengalihkannya kepada AGK-YA sejak tanggal 5 Januari 2018.

Alasan pengalihan dukungan dari Bur-Jadi ke AGK-YA kata Didi, mengacu pada hasil survey. Bahwa awalnya PKPI mendukung Bur-Jadi, sementara hasil survey menunjukkan eletakbilitas Bur-Jadi tidak mengalami peningkatan. Sedangkan elektabilitas AGK-YA berada pada posisi tertinggi. "Kita memilih AGK-YA karena bersandar hasil survey,” ujarnya. Lagi pula menurut perhitungan Didi, PKPI mendukung kandidat yang berpeluang menang. Karena itu mau tidak mau PKPI mengalihkan dukungan kepada calon incumbant.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Maluku Utara Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Masrul H. Ibrahim mengatakan, rekomendasi DPN PKPI kepada pasangan Bur-Jadi sudah dibatalkan dan kembali menerbitkan rekomendasi kepada pasangan AGK-YA disertai dengan surat pembatalan rekomendasi BUR-Jadi pada tertanggal 5 Januari 2018 sehingga, secara administrasi kelengkapan dokumen pendaftaran AGK-YA dinyatakan sah.

Secara hukum katanya, rekomendasi yang diterbitkan DPN pada tangga 5 Januari 2018 dengan sendirinya menggugurkan rekomendasi sebelumnya. Bahwa rekomendasi yang sah adalah pasangan calon AGK-YA, bukan Bur-Jadi.

Meski KPU mempersoalkan dua rekomendasi yang sama, DPP PKPI Malut tetap memperjuangkan masalah ini di pusat hingga tuntas. Bahwa keputusan DPN yang sah adalah paslon AGK-YA. Alasan PKPI hadir dalam pendaftaran pasangan calon Bur-Jadi menurut Masrul bukan sebagai dukungan resmi. Tetapi PKPI menghargai sesama partai politik. Karena itu, rekomendasi sebelumnya diberikan Bur-jadi jangan dijadikan satu-satunya alasan hadirnya PKPI saat pendaftaran.

Begitu pula keputusan membatalkan dukungan kepada pasangan Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin sudah disepakati ketua umum PKPI. Namun ditengah perjalanan rekomendasi dukungan itu diubah ketua umum dan diberikan kepada AGK-YA. 

Hingga kini, PKPI tercatat telah  tiga kali mengeluarkan rekomendasi yang sama. Sebelumnya  merekomendasikan Zen Mansur berdasarkan Surat Keputusan nomor 129/DPN PKP IND/IX/2017 yang sempat beredar di media sosial. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum PKPI Prof. DR AM Hendropriono dan Sekretaris Jenderal PKPI Iman Ansori Saleh  pada 4 September 2017. Namun dalam perjalanan keputusan beralih ke Bur-Jadi dan terakhir AGK-YA.  Akankah AGK-YA diloloskan? Kita tunggu saja! (tim)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama