Header ads

Header ads
» » » Malut Masuk Zona 4 Pangawasan KPK

MALUKU Utara masuk  dalam prioritas pengawasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk 260 pemerintah daerah yang tak luput dari pengamatan lembaga anti-rasuah. Dari sekian banyak daerah, Maluku Utara menjadi daerah yang masuk zona keempat dalam proses pengawasan penyidik KPK bersama Jawa Tengah (Jateng),  Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Riau.

 Area pertama berada di Papua. Ini menjadi penekanan untuk meningkatkan penegakan korupsi dari program KPK.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan ada enam fokus penyelidikan saat lembaga anti-rasuah terjun ke area rawan korupsi. Yakni pada pengadaan barang dan jasa, proses perizinan berbasis IT dan perencanaan anggaran bersama DPRD. Lalu pada indikasi jual beli jabatan, pencairan dana hibah dan bansos, serta pembahasan tunjangan informasi.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama KPK tidak akan sendiri. Instansi seperti Bappenas, Menkeu dan BPKP juga akan dilibatkan guna hasil optimal demi pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Untuk itu, segala hasil pengawasan nanti diharapkan mampu menjadi pertimbangan untuk menentukan program skala prioritas daerah. "Maka daerah rawan korupsi ini adalah untuk dipahami bersama. Termasuk para kepala daerah itu sendiri. Ini juga sudah dipetakan Polri dan intelejen guna terwujudnya visi pembangunan yang menyinergikan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," tutur Tjahjo.

Menurut  laporan KPK, sepanjang 2017 ada 12 perkara korupsi yang melibat kepala daerah. Sementara sesua data,  ada 9 kepala daerah tersangkut korupsi, paling banyak di Jawa Timur. Mereka adalah Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus; Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; Wali kota Batu, Eddy Rumpoko; dan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Di Banten, ada Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi. Sedangkan di Jawa Tengah ada Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno. Di Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bupati Batubara, Sumatra Utara, OK Arya Zulkarnain juga harus mengenakan rompi oranye karena ketangkap tangan menerima uang suap.

Di Bengkulu, bahkan gubernur Ridwan Mukti ditangkap beserta istrinya, Lily Martiani Maddari. Jumlah tangkapan ini ternyata tak berhenti usia tahun berganti. Saat awal Februari 2018, alias 35 hari sejak tahun baru, KPk sudah menangkan 5 kepala daerah, alias rata-rata sepekan satu kepala daerah ditangkap KPK.

Pertama, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif, ditangkap pada (4/1/2018). Lalu Bupati Kebumen, Jawa Tengah M. Yahya Fuad juga kena ciduk KPK. Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudi Erawan juga tak lepas dari jerat KPK.

Kasus suap uang ketok APBD Jambi, menyeret Gubernur Zumi Zola menjadi tersangka. Terakhir, Bupati Jombang, Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko tertangkap tangan karena terima suap.

Kondisi ini menciptakan Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Otonomi dan desentralisasi kekuasaan malah melahirkan 'raja-raja kecil' dan menyuburkan praktik korupsi di daerah. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tak menolak bahwa Indonesia tengah darurat korupsi. Dari sejumlah kasus yang telah dibawa ke persidangan, tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor maraknya korupsi.

Faktor lain adalah adanya saling sandera antara eksekutif dan legislatif. Di sejumlah daerah misalnya, DPRD menolak untuk mengesahkan APBD jika tak ada uang pelicin dari eksekutif. "KPK mencoba menengahi tata kelolanya kemudian selesai setelah kami datang menengahinya," kata Saut. (viv)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama