Header ads

Header ads
» » » KASN Dalami Kasus 37 PNS Terlibat Politik

TERNATE-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI sepertinya masih mendalami kasus 37 ASN dari Maluku Utara yang terlibat politik praktis sesuai temuan panitia pengawas pemilu. Langkah ini merujuk pada  Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps PNS.

Selain UU dan PP, dikelurkan  Surat Edaran KASN nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengawasan  ASN  pada Pilkada serentak 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/71/M.SM.00.00./2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN. Proses penanganan 37 Aparatur Sipil Negara (PNS).

Dengan demikian,  proses penanganan 37 Pegawai Negri Sipil (PNS) asal Provinsi Maluku Utara sudah pada tahap registrasi. Hasil ini diketahui  setelah Bawaslu Malut mendatangi Kantor KASN di Jakarta Rabu (7/2) menanyakan progres kasus tersebut.

Kasub Hukum Bawaslu Malut Irwanto  Djurumudi mengatakan, rekomendasi Bawaslu Malut terhadap 37 ASN asal Malut pada 22 Januari 2018 kini sudah ditindak lanjuti KASN. "Rekomendasi Bawaslu pada 22 Januari 2018, sudah diterima  KASN pada tanggal 2 Februari. Semua berkas sudah diregister  di bagian tata usaha KASN," katanya kepada wartawan, Kamis (8/2).

Irwanto  mengungkapkan,  berkas 37 PNS  sudah berada di meja Wakil Ketua KASN Irham Dilmy untuk didalmi kasusnya. "Ada tingkatannya. Setelah berkas kasus itu diregistrasi, setelah itu didalami  hingga pada pleno putusan KASN," bebernya.

Sementara terkait dengan waktu putusan, Irwanto mengaku belum tahu pasti. Pasalnya, banyak antrian dugaan kasus secara nasional yang harus diproses KASN. "Saya belum tahu kapan putusannya. Karena memang kasus yang ditangani cukup banyak," katanya. (jun)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama