Header ads

Header ads
» » DPRD Taliabu Minta Musrembang Jangan Formalitas

BOBONG-Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Syair Buhaere meminta Pemkab Pulau Taliabu agar usulan pembangunan yang terangkum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kecamatan dan desa supaya ditindaklanjuti, bukan sekedar formalitas. “Musrenbang jangan hanya formalitas. Saya harap usulan dalam Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi skala prioritas pembangunan," pintanya.

Dikatakan, skala prioritas pembangunan yang direalisasikan di wilayah Pulau Taliabu melalui APBD belum maksumal. Padahal Pulau Taliabu yang meliputi delapan kecamatan dan 71 desa penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar. Namun, pemdes dan instansi terkait belum bisa mengelola dengan baik. “Saya harap penganggaran tahun 2019, alokasi dana dari APBD untuk wilayah Pulau Taliabu dimaksimalkan. Kita di legislatif akan terus mendorong hal itu,” janjinya.

Politisi Gerindra ini mengaku, Dana Desa dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini menjadi bunga tidur kepala Desa. Para kades mulai tidak berinovasi ketika anggaran itu belum dicairkan. Terbukti setiap pekan para Kades datang ke ibukota hanya membicarakan persoalan Dana Desa.

“Mereka hanya bertanya kapan dana desa cair. Ketika belum ada kepastian mereka memilih berlama-lama di ibukota dan tidak berpikir inovasi untuk melakukan pekerjaan apa tanpa ada dana desa,” ujarnya.

Dirinya mengaku mengkhawatirkan Dana Desa akan membuat masyarakat desa menjadi ketergantungan. Karena itu, ia mendorong agar dana desa tidak menjadi ketergantungan baru. Padahal dengan UU Desa, seharusnya menjadi dua berkah. Kedua berkah tersebut yakni hak asal-usul desa dan hak kewenangan. "Dulu sebelum UU ini, kepala desa berani mengambil tindakan dan penataan desa berdasarkan asas gotong-royong. sekarang sulit mengambil keputusan, kalau tidak dilandasi dengan prinsip "Dana Desa Cair” baru kegiatan berjalan," tandasnya. (nan)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama