Header ads

Header ads
» » » Dipecat Golkar, Samad Balik Melawan

JAILOLO-Dipecat dari Partai Golkar, Anggota DPRD kabupaten Halmahera Barat, Samad Hi Moid masih tetap melakukan perlawanan. Ia menilai keputusan DPD I Golkar  Maluku Utara itu cacat Hukum. Ia menganggap, Ketua dan Sekretaris Golkar Malut, Aliong Mus dan Hamid Usman tidak memahami konstitusi partai berlambang bertingin itu. “Saya  diberhentikan dari Golkar tanpa membaca AD/ART,” kata Samad, Minggu (11/2).

Samad  mengaku telah mengadukan pelanggaran disiplin DPD I Partai Golkar ke DPP. Ada empat point pelanggaran AD/ART dan Peraturan PO 15 tahun 2017 yakni pelanggaran disiplin berupa Musdalub  partai Golkar Halmahera Barat  tanggal 12 juli 2017  terang-terangan tidak inkonstitusinal. Karena musdalub  dilaksanakan tidak sesuai  AD/ART minimal  usulan minimal 2/3 dari pimpinan kecamatan. “Itu  tidak dilaksanakan   AHmad Hidayat Mus,” serangnya.

Dikatakan,  AHM melaksanakan  Musdalub tanggal 2017   saat silaturahminya  dengan tokoh masyarakat Halbar di  Jailolo  itu hanya dihadiri  satu Pincam. Ini kata Samad  bertentangan dengan peraturan organisasi partai. Selain itu menurut  anggota DPRD tiga periode  ini,   pelanggaran DPD I  adalah intervensi dalam menentukan struktur keanggotaan fraksi di DPRD Halmahera Barat.

Pada sesuai aturan,  penetapan struktur  fraksi yang  diatur dalam AD/ART partai Golkar adalah  DPD II, bukan DPD I. Sementara pelanggaran disiplin  berupa dukungan DPD I  tentang pemberhentian sementara keanggotaan  partai Golkar  dirinya  adalah menabrak  AD/ART dan peraturan organisasi.

Ironisnya,  DPD I mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap keanggotaan dirinya dari Partai Golkar bertentangan dengan PO-15/DPP/Golkar/VII/2017 bab III pasal 11 ayat 2 huruf e.  "Sesuai aturan, anggota Golkar yang diberhentikan adalah DPP. Kewenangan DPD I hanya mengusulan bukan mengeluarkan  surat pemberhentian keanggotaan partai kepada seseorang," sodoknya. (dx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama