Header ads

Header ads
» » Bawaslu Diminta Usut Dugaan Dana Kampanye dari SKPD

TERNATE-Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Helmi Alhadar meminta Bawaslu Maluku Utara menindak lanjuti dugaan anggaran kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang dibiayai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  "Kalau memang sudah tercium dan ada bukti seharusnya Bawaslu mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai UU yang berlaku," kata Helmi Minggu (25/2).

Menurutnya, dalam UU telah jelas mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis apalagi menggunakan fasilitas negara atau anggaran daerah harus diusurt. "Saya kira tidak bisa seorang kandidat cagub menggunakan anggaran daerah untuk kampanye, sebab dalam UU sudah jelas dilarang menggunakn fasilitas negara (daerah) untuk kepentingan kampanye cagub, cabup dan calon walikota,” katanya. 

Helmi mengatakan, tidak diperbolehkan calon menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan kampanye. Hanya saja, terkadang seorang incumbent menggunakn fasilitas negara  untuk berkampanye dangan cara memberikan bantuan kepada masyarakat setempat, modus seperti ini sering digunakan kandidat dengan istilah kebijakan negara atau daerah. Itu sering dilakukan incumbent. 

"Seharusnya masyarakat kritis dengan dengan kebijakan yang dilakukan incumbent saat menjelang pilgub, karena sulit kita tuduhkan, termasuk ASN yang sering terlibat dalam politik praktis," ujar Helmi. 

Helmi mengibaratkan ASN seperti kentut yang tercium baunya tapi tidak diketahui orangnya. Hal ini harus diawasi ketat elemen masyarakat termasuk LSM dan media, karena suatu tuduhan harus dibuktikan. "Perlu membangun kesadaran politik masyarakat untuk mengamati fenomena ini," pintanya. Seraya meminta penyelanggara bersikap proporsional dan profesional dalam menyelenggarakan pilkada yang adil dan berkualitas. (jun) 

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama