Header ads

Header ads
» » » AGK Didesak Lapor DPRD ke KPK

SOFIFI-Setelah DPRD mengancam melaporkan gubernur non aktif, Abdul Gani Kasuba (AGK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supaya impas, maka AGK  diminta melaporkan DPRD ke KPK terkait temuan SPPD fiktif. Langkah Ini perlu dilakukan AGK agar DPRD juga merasakan hal yang sama.

Kepela Inspektorat Maluku Utara, Bambang Hermawan mengatakan, temuan dugaan SPPD fiktif nilainya cukup fantastis. Meski demikian, desakan gubernur melaporkan DPRD semua terpulang kepada AGK, apakah melimpahkan kepada KPK atau tidak.

"Kasus SPPD fiktif DPRD ini sudah lama, dokumen beserta alat bukti semua lengkap tersusun, DPRD melaporkan gubernur ke KPK, kenapa gubernur AGK tidak balik melaporkan kasus DPRD, sehingga bisa dibuktikan siapa yang salah," kata Bambang Minggu (25/2).

Menurutnya, dengan kasus itu, DPRD Malut mengancam merekomendasikannya supaya diganti, dan dikembalikan kepada habitatnnya semula di Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Malut (BPKP), sebab Bambang merupakan pejabat BPKP. Namun Bambang membantah dirinya bukan pengangguran melamar di Provinsi Malut.

Bambang mengatakan, ia merupakan pejabat BPKP yang ditugaskan di Pemprov Malut. "Tanggal 22 Maret 2018, apabila kasus ini berubah danb diambilahli Inspektorat Jenderal Pusat, maka kasihan juga para dewan. Mumpung kewenangan ini ada di gubernur tapi DPRD juga melawan gubernur. Kalau saya gubernur baku habis, siapa yang mempunyai amunisi terbayak," tegas Bambang.

Apabila kasus ini sampai ke KPK, maka gubernur tidak bisa menghentikan, sebab Inspektorat hanya pejabat pembantu gubernur dibidang pengawasan. Bambang mendesak AGK supaya melaporkan kasus SPPD fiktif DPRD kepada KPK untuk dievaluasi mana yang memenuhi syarat ditingkatkan ke penyelidikan.

Dikatakan, temuan SPPD fiktif di DPRD secara person, dan Inspektorat telah berupaya melakukan sidang majelis TPGR sejak tahun 2016, sehingga kasus tesebut tidak digantung dan ditetapkan statusnya. Apabila tidak layak dihapuskan, dan layak temuan ditindaklanjuti atau ditingkatkan.

"Gubernur AGK ini tidak mau merugikan orang lain dan menghantam orang lain, namun apabila kasus telah dilimpahkan ke KPK maka jangan salahkan Inspektorat Malut. Sebab Inspektorat tidak dapat dituntut," katanya. "Antisipasi terhadap perubahan struktur, saya masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan masalah di Pemprov Malut, jangan sampai menjadi bisul pecah tanpa pengobatan," ujarnya.

Bambang menyebut, DPRD melaporkan AGK ke KPK,  sementara DPRD juga punya kasus, tinggal menunggu perintah AGK untuk dilimpahkan ke KPK, sebab kewenangan menghitungkan kerugian negara adalah BPK. "Gubernur walaupun diinjak, diteriakin, dilaporkan, tetapi tidak langsung membalas. Orangnya terlalu sabar," ujar Bambang. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama