Header ads

Header ads
» » » Ada Indikasi Penyimpangan APBD Malut

SOFIFI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara tahun sebelumnya terjadi  penyimpangan, sehingga KPK  mendorong perbaikan sistem  berbasis eletronik. "Minimal kami KPK menutupi tiga lubang penyimpangan APBD, dan ini baru dugaan kami KPK ada Penyimpangan APBD, kami melakukan pencegahan komitmen untuk memantau terus kedepan," ungkap Ketua Satgas Wilayah Timur Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Misbah Taufikqrrohman, usai rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi KPK dan DPRD Malut Rabu (7/2).

Menurutnya, langkah KPK fokus APBD merupkan program nasional dan tidak hanya di Maluku Utara, melainkan  34 Provinsi di Indonesia. KPK mendorong pengelolaan APBD dengan menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting intergrasi, kemudian didorong pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai dengan tahapan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan tidak ada lagi kata terlambat pembahasan dengan penggunaan aplikasi.

"Aplikasi e-planning dan e-budgeting nantinya kelihatan siapa yang menunda-nunda dan siapa yang menghambat terdeteksi langsung ke KPK, dan publik maupun media dipersilahkan ikut memantau," pintanya.

Dikatakan, APBD  masih tersendat progresnya karena  saat ini aplikasi masih tahapan pada Pemprov dan BPKP sebagai pendamping utama, diusahakan APBD 2019 sudah dapat menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting, karena APBD Malut tahun sebelumnya rawan sehingga KPK mencegah  untuk mendorong perbaikan sistem berbasis eletronik. "Aplikasi e-planning dan e-budgeting ini tidak ada kalikong-kalikong antara pejabat Provinsi dan DPRD, karena sistemya lansung dari KPK,"  jelasnya.

Menurutnya,  terkait kedatangan gubernur AGK  ke KPK beberapa waktu  dengan maksud meminta KPK mengawal APBD Malut 2018, dan KPK mendorong  salah satu solusinya pendampingan dengan aplikasi e-planning dan e-budgeting, maka KPK  memantau perjalanan proses APBD yang telah ditetapkan Kemendagri. "Kerja saya wilayah timur Papua, Maluku, Maluku Utara, dan aplikasi e-planning dan e-budgeting ini baru Papua yang telah menerapkan,  saya yakin Maluku Utara 2019 sudah menerapkan aplikasi ini sehingga  setara dengan provinsi lain," urainya.

Pengadaan aplikasi e-planning dan e-budgeting katanya gratis dan langsung sehingga BPK dan Pemprov tidak buat sendiri,  KPK berharap tidak ada kalikong antara eksekutif dan legislatif, karena KPK telah fokus perbaikan sistem e-planning dan e-budgeting.

Eksekutif dan legislatif supaya memperbaiki Maluku Utara dengan baik. "Ini untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah dengan baik dam bebas dari korupsi, komitmenkan baru satu tahapan harus naik pada rencana aksi dan sudah jalan guna memberikan dampak kepada masyarakat secara umum," tadasnya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama