Header ads

Header ads
» » 30 Perusahaan Bermasalah Dilaporkan ke Kejati

SOFIFI-Gubernur Maluku Utara  Abdul Gani Kasuba menegaskan,  30 perusahaan yang mengerjakan  proyek yang bermasalah sejak tahun 2008 menjadi temuan BPK hingga  kini belum ditindaklanjuti.  Diantara perusahaan itu ada volume pekerjaannya kurang dan kelebihan pembayaran.

Temuan tersebut secara administrasi harus ada pengembalian,  BPK mengetahui apakah  tidak dapat dikembalikan atau sudah masuk pada unsur kurupsi. "Kalau tidak dapat diselesaikan maka 30 perusahaan itu harus  ditempuh jalur hukum, karena ini kepentingan rakyat," tegas AGK  usai  rapat dengan BPK di lantai IV kantor gubernur Senin (12/12).

Gubernur meminta supaya 30 perusahaan itu   dilimpahan kepada aparat penagak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Malut. Sebab sampai  lebih 60 hari bahkan sudah setahun penyelesaian tindak lanjut perusahaan hingga kini tidak dilakukan.

Bahkan Inspektorat telah membuat Surat Keputusan (SK) pembebanan, terakhir Inspektorat memanggil pihak perusahaan untuk sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR), namun  saat  sidang majelis tidak pernah hadir, menyebabkan  Inspektorat menganggap pihak perusahaan mengabaikan proses tindak lanjut. "Saya rasa Inspektorat dan BPK yang mengetahui semuanya," ujarnya.

Sementara Kepala Inspektorat Bambang Hermawan mengatakan, Inspektorat akan segera mengambil langkah pelimpahan proses hukum 30 perusahaan pihak ketiga kepada Kejati untuk diproses lebih lanjut. Masalah utama 30 perusahaan berdasarkan hasil laporan BPK,  ada kelebihan pembayaran kekurangan volume, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek.  "Masalah utama ini berdasarkan  laporan BPK," paparnya.

Bambang mengatakan,  pihaknya akan melaporkan 30 perusahaan ke aparat penegak hukum karena pekerjaan proyek tidak sesuai peruntukannya. Diantaranya  proyek tidak sesuai dengan volume dan kelebihan pembayaran pekerjaan. Sesuai hasil audit BPK sebelumnya,  batas waktu 60 hari. Namun  kontraktor tidak pernah menindaklanjuti sehingga langkah selanjutnya dilaporkan kepada pihak penegak hukum. "Sesuai persetujuan gubernur, 30 perusahaan kami akan melaporkan langsung kepada Kejati," janjinya.

Ia  menambahkan, 30 perusahaan tersebar disemua SKPD lingkup Pemprov Malut, dan paling terbanyak berada pada dinas PU sekitar 38 proyek bermaslah. "Kelemahan   kami Inspektorat karena selalu membiarkan, tapi tahun 2018 sudah tidak lagi karena ini akan mempengaruhi," katanya. (fab)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama