Header ads

Header ads
» » Ketua DPRD Halteng Diminta Mengundurkan Diri

WEDA-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Rusmini Sadaralam diminta legowo  mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab Rusmini tidak pantas lagi memipim DPRD dengan status terdakwa di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan dalam kasus pengrusakan fasilitas PT. FBLN.
Ketua Dewan Pakar DPD II Partai Nasdem, Kabupaten Halmahera Tengah, Abdul Gufran mengatakan,  status terdakwa yang disandang Rusmini Sadaralam, seharusnya Badan Kehormatan DPRD segera  mengambil langkah  memanggil yang bersangkutan dan dimintai penjelasan terkait  status hukum yang dihadapinya.

Selain itu, dalam posisi kasus yang dihadapi Rusmini saat ini, Badan Kehormatan  mestinya mengambil langkah  memberhentikan sementara yang bersangkutan berdasarkan aturan. "BK tidak punya alasan  membiarkan yang bersangkutan  terus memimpin lembaga DPRD  di tengah statusnya sebagai terdakwa, ini  aturan.  Pemberhentian sementara  anggota DPRD yang berstatus terdakwa  diatur dalam Undang-undang Nomor 27/2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2010," urainya.

Gufran mengatakan, dalam  Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPD, DPR dan DPRD  Pasal 390 Ayat (1) disebutkan, anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Ketentuan lain yakni PP Nomor 16 tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan,  Pasal 110 ayat (1) menegaskan, anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. "Dengan dasar itu, maka Ketua DPRD Halmahera Tengah sudah harus dipanggil  Badan Kehormatan DPRD  dalam rangka memastikan seperti apa status hukum yang dihadapinya saat ini," ujarnya.

Dikatakan,  status hukum yang dihadapi Ketua DPRD Halteng  saat ini sudah jelas sudah menjadi  terdakwa dengan dakwaan pidana 5 tahun penjara atau lebih, maka selanjutnya Badan Kehormatan Dewan Halteng  mengambil langkah-langkah hukum sesuai amanat Undang- Undang (UU) dan Peraturan Pemeringah (PP) yang berlaku. (hrn)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama