Header ads

Header ads
» » Komisi VII DPR-RI Bahas Konflik Tambang di Maluku Utara

Salah satu konflik masyarakat dan perusahaan tambang (ilustrasi)
SOFIFI-Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan akan meminta penjelasan gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba terkait konflik antara masyarakat lingkar tambang dengan sejumlah perusahaan di Maluku Utara.

Kabag Informasi dan Kerjasama Media Biro Humas Setda provinsi Maluku Utara Mulyadi Tutupoho kepada wartawan Jumat (12/5) mengatakan, Komisi VII selain meminta penjelasan gubernur, juga semua pihak terkait konflik perusahaan dan masyarakat. Pertemuan yang akan dilaksanakan Senin, 14 Mei 2017, bertempat di kantor gubernur itu dihadiri pula Kapolda, Pangdam Pattimura, Bupati dan pihak-pihak lain untuk dimintai penjelasan terkait polemik yang berkepanjangan.

Kunjungan kerja tersebut selain mengetahui konflik antara masyarakat dan perusahan tambang di Maluku Utara, juga permasalahan lain yang menyangkut dengan mitra kerja Komisi VII DPR. Konflik pertambangan yang terjadi di provinsi Maluku Utara belakangan ternyata menjadi perhatian Komisi VII DPR RI.

“Komisi VII DPR RI yang menangani bidang energy, Riset dan teknologi serta lingkungan hidup akan melakukan pembahasan persoalan pertambangan bersama gubernur Abdul Gani Kasuba, Kapolda Malut, Pangdam Pattikura, Pihak Perusahaan Tambang, BUMN dan para bupati dan Walikota se-Malut, Senin 14 Mei hingga Rabu 17 Mei 2017 mendatang,” ungkap Mulyadi.

Dikatakan, sebelumnya, Senin, 14 Mei 2017 jam 10:00 WIT akan melaksanakan rapat Komisi VII dengan Forkopimda, bupati dan walikota se-Maluku Utara membahas pertambangan di Maluku Utara. Dalam kunjungan selama dua hari itu, Komisi VII akan memamntau langsung beberapa perusahaan pertambangan di Maluku Utara. “Yang pasti kedatangan mereka sesuai dengan tupoksi, masalah lingkungan hidup dan energi,” jelas Mulyadi. (rdx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama