Header ads

Header ads
» » KAMMI Maluku Utara Bantah Sepakat Tuduhan Bid’ah dan Kafir

Pengurus wilayah KAMMI Maluku Utara
TERNATE-Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslin Indonesia (KAMMI) wilayah Maluku Utara membantah pemberitaan berjudul : HTI dan KAMMI Maluku Utara Sepakat Tuduhan Bid’ah dan Kafir 21 Amalan yang dikutip Seputar Malut dari dutaislam.compada Senin, 15 Mei 2016.
Ketua KAMMI wilayah Maluku Utara, Safrudin Kader yang didampingi Sekretaris, Sidik Drakel dan empat pengurus merasa penting mengklarifikasi persoalan ini karena hal yang terjadi di luar daerah disangkut pautkan dengan KAMMI Maluku Utara.

Menurut Safrudin, grup WhatsApp tentang screenshoot yang dianggap sebagai bukti bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan jejaringnya di PKS, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) telah melakukan tindakan pengafiran kepada sesama muslim adalah tidak benar.

Ia menegaskan, antara HTI dan PKS tidak ada hubungan, karena masing-masing organisasi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri. Lagi pula, KAMMI adalah organisasi mahasiswa bukan lembaga fatwa, sehingga tidak berhak mengeluarkan fatwa haram atau halal. “KAMMI adalah organisasi mahasiswa, jadi tidak punya ranah itu, apalagi mengkafirkan. Ini tidak benar,” bantah Safrudin, Senin (15/5).

Mereka juga membantah edaran berjudul "Daftar Perilaku Masyarakat Maluku Utara yang Bertentangan dengan Al-Qur'an," HTI dan KAMMI Maluku Utara disebut telah melakukan serangkaian penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa amaliyah ahlus sunnah wal jamaah, semacam membaca barzanji, adzan dua kali shalat Jumat, berdzikir di awal shalat duhur dituduh bid'ah. Mereka juga mengafirkan upacara bendera sekolah, ziarah kuburan tua, pesta pernikahan dan lainnya.

Safrudin mengatakan, KAMMI Maluku Utara tidak pernah melakukan penelitian apa pun terkait hal itu. Faktanya lanjut Safrudin, KAMMI Maluku Utara melakukan upacara bendera, ziarah ke taman makam pahlawan pada 17 Agustus, membaca yasin, tahlilan, perayaan Isra Mi’raj maupun pesta perkawinan. “Website dutaislam.com itu menurut teman-teman di pusat media ilegal, sehingga dengan pemberitaan itu kami merasa dirugikan, karena pemberitaannya tidak sesuai fakta,” ujarnya.

Safrudin juga membantah, edaran lengkap yang mengafirkan sesama muslim yang berbunyi, dari kajian dan penelitian Dewan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Maluku Utara bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku Utara, bahwa perilaku masyarakat Maluku Utara dalam menjalankan ritual keagamaan sudah melenceng jauh dari perintah Al-Qur'an karena ritual yang dilakukan masih berdasarkan adat istiadat yang di dalam Islam tidak pernah diperkenalkan oleh para nabi terdahulu kata Safrudin tidak benar, karena KAMMI Maluku Utara tidak pernah membuat edaran.

Disamping itu, dalam kategorisasi Islam perilaku yang dikategorikan sebagai bid'ah dan kafir karena tidak sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an. Contoh perilaku tersebut antara lain, Bid'ah: Tahlilan 7/9 malam/meninggal dunia, baca barzanji, doa qunut di waktu subuh, cukur rambut balita, membaca sholawat di akhir shalat, adzan 2 kali shalat Jumat, berdzikir di awal shalat duhur, peringatan isra miraj, peringatan maulid nabi, peringatan lailatul qadar/ella ela, membaca doa di kuburan juga kata Safrudin juga tidak benar.

Selain itu, kategori Kafir: ziarah kuburan tua/jere, meminta kesembuhan ke dukun, Legu Gam, memanggil jin/selai jin, subah jou untuk sultan, pesta pernikahan/ pesta kampung, menggunakan dupa/ thalilan, menggunakan adzan sebelum adzan, upacara bendera sekolah, memilih pemimpin agama lain.

Safrudin mencurigai, ada upaya oknum-oknum tertentu yang sengaja menghancurkan KAMMI, karena itu mereka meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian untuk mengusutnya. Safrudin menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak benar melalui media sosial. “Intinya, semua yang dituduhkan dalam pemberitaan itu tidak benar dan hoax alias berita palsu,” tandasnya.

Sementara, situs dutaislam.com saat disampaikan hak jawab  KAMMI Maluku Utara enggan melayani. Alasannya, karena dituduh sebagai media ilegal. “Situs kami terdaftar di Dewan Pers dan staf Presiden. “Karena kami disebut ilegal (padahal sudah terdaftar), maka kami tidak merasa perlu mempublikasikan keberatan mereka. Lagi pula mereka tidak pernah mengontak redaksi, padahal jelas ada nomor kontak, email dan alamat redaksi,” ujar salah satu redakturnya, Kang Bejo. (rdx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama