Header ads

Header ads
» » IUP PT Trimega Tabrak Aturan

Salah satu desa di Pulau Obi
TERNATE-Persoalan pertambangan di Kabupaten Halmahera Selatan kembali disoroti. Kali ini, terkait masalah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Trimega Bangun Persada. Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Desa Kawasi Kecamatan Obi itu, dinilai telah menabrak aturan lantaran mengantongi IUP bermasalah.

Hal ini diungkapkan Ketua Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Malut Muhlis Ibrahim Selasa (8/5). Dijelaskan, dalam dokumen IUP PT Trimega Bangun Persada diterbitkan oleh Pemda Halmahera Selatan tahun 2010, tercantum peta luasan wilayah eksploitasi hingga ke kawasan kebun dan permukiman warga Desa Kawasi, bahkan melebar hingga ke pesisir pantai dan laut.

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Muhlis yang juga staf pengajar Universitas Muhammadiyah Malut mengungkapkan, sesuai laporan masyarakat desa Kawasi, aktivitas perusahaan nikel sudah sangat meresahkan. Warga yang hendak ke kebun diusir pihak perusahaan dengan alasan lahan kebun merupakan lahan perusahaan. Padahal lahan kebun warga sudah dikelola sejak tahun 1970-an. "Yang namanya lokasi izin pertambangan itu tidak bisa ada perkampungan di dalam, itu melanggar aturan. Karena ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat," tegasnya.

Muchlis mendesak agar masalah tambang yang telah merugikan masyarakat harus segera disikapi penegak hukum. "Pihak-pihak yang menerbitkan IUP harus segera diberikan sanksi hukum yang tegas. Kemudian evaluasi kembali IUP itu," paparnya. (azr)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama