Header ads

Header ads
» » Dokumen Proyek Irigasi Harus Ada Izin Bupati

Proyek irigasi (ilustrasi)
JAILOLO-Wakil bupati (Wabup) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Ahamad Zakir Mando, mengungkapkan, sangat tepat jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar, mem inta dokemen pembangunan proyek irigasi di Lolori-Toboso Kecamatan Jailolo, ditolak Dinas teknis, karena itu dokumen negara.
" kalau DPRD mementa dokumennya harus menyurat secara formal kepada pimpinannya, atau Bupati sesuai dengan mekanisme," ungkap mantan Plt. Nakertransos Halbar Ahamd Zakir Mando kemarin
Dikatakan Wabup, menyakut, dokumen tersebut DPRD Halbar, harus surati Bupati kemudian Bupati memerintahkan kepada Dinas yang terkait.
Saat disinggung bahwa APBD dokumen publik, Wabup membenarkan, tetapi kontraknya itu, masuk dokumen Negara dan teknis-teknisnya.
Sebelumnya, DPRD Halbar, melalui Wakil Ketua I Ibnu Hi. Kadim mengaku Dinas teknis tidak pernah berikan dokumen proyek pembangunan irigasi dan hal tersebut pihaknya berulang kali menekan namun selalu beralasan harus ada perintah Bupati.
Sementara berdasarkan panatau di lokasi tersebut niliai kotrak tercantum dalam papan proyek Irigasi Lolori-Toboso dengan anggaran sebesar 34,3 Miliar tahun 2016 yang dikerjakan PT Bina Bangun Sakti dan PT Idial Kontraktor.(dx)

By taliabu pos

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama